Pimpinan DPR Minta Presiden Segera Tunjuk Menteri ESDM Definitif

Kompas.com - 13/09/2016, 10:44 WIB
Menko Polhukam Luhut Panjaitan Dani PrabowoMenko Polhukam Luhut Panjaitan
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan Presiden Joko Widodo segera mengangkat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) definitif.

Menurut Agus, Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman yang kini menjadi pelaksana tugas (Plt) Menteri ESDM sudah terbebani tugas yang berat.

"Memang saat ini Presiden sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Menteri ESDM, yakni Pak Luhut, tetapi kan beliau juga menjabat Menko Kemaritiman dan harus mengkoordinasi kementerian lain yang terkait kemaritiman," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Terlebih, menurut Agus, ESDM merupakan pos kementerian yang penting. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya energi dan mineral yang harus dikelola dengan baik.

(baca: Refly Harun: Masalah Hukum Arcandra Sudah Selesai)

Agus berharap, dengan pengangkatan Menteri ESDM definitif, diharapkan dapat memperbaiki tata kelola energi dan sumber daya mineral di Indonesia.

Sebab, saat ini hampir sebagian besar sumber daya energi dan mineral milik Indonesia justru banyak dikelola dan dinikmati oleh pihak asing.

Saat ditanya siapa sosok yang pantas menempati kursi Menteri ESDM, Agus mengaku menyerahkan sepenuhnya pada Presiden.

(baca: Pengangkatan Arcandra Jangan Seperti "Stand Up Comedy")

Ketika ditanya kelayakan Arcandra Tahar untuk kembali menduduki kursi Menteri ESDM, Agus mengatakan, sebaiknya diserahkan kepada aturan dan proses yang berlaku.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X