Kompas.com - 09/09/2016, 16:41 WIB
Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/9/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Komisi II Rambe Kamarulzaman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/9/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat melanjutkan pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

Pembahasan poin mengenai keikutsertaan terpidana percobaan dalam Pilkada masih alot meski sudah hampir mencapai titik kesepakatan.

Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan, untuk sementara diputuskan bahwa terpidana percobaan diperbolehkan mengikuti Pilkada.

Namun, hal tersebut masih belum disepakati.

Oleh karena itu, Komisi II turut mengundang dua pakar hukum, yaitu Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir dan mantan Hakim Konstitusi Ahmad Syarifuddin Natabaya.

"Akan kami dalami dengan pakar hukum. Yang penting harus ada keadilan," kata Rambe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Sementara itu, Mudzakir berpendapat, pada prinsipnya penjatuhan pidana harus lewat putusan pengadilan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rumusan mengenai terpidana tambahan harus direnungkan kembali atas dasar beberapa hal.

Menurut dia, dalam hukum pidana, seorang terpidana untuk tindak pidana ringan masih memiliki hak politik penuh kecuali dicabut oleh putusan hakim.

Adapun, terpidana yang tidak lagi memiliki hak politik adalah terpidana negara yang sudah masuk kategori berat.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Nasional
Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X