Rencana Pembelian Helikopter AW101, Wapres Ingatkan TNI AU Pemerintah Sedang Hemat

Kompas.com - 09/09/2016, 07:26 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri acara GIIAS 2016,di Indonesia Convention Exibition (ICE) BSD City Tangerang, Kamis (11/8/2016). Pameran otomotif international ini akan berlangsung 11-21 Agustus. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIWakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri acara GIIAS 2016,di Indonesia Convention Exibition (ICE) BSD City Tangerang, Kamis (11/8/2016). Pameran otomotif international ini akan berlangsung 11-21 Agustus.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla kurang setuju dengan rencana TNI Angkatan Udara membeli helikopter angkut jenis Agusta Westland 101.

Ini disebabkan pemerintah tengah mencanangkan kebijakan pengetatan anggaran.

"Kan baru usulan. Saya kira anggaran sekarang, kami hemat untuk membeli barang-barang yang mahal," kata Kalla di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Rencana pembelian heli jenis itu sebelumnya pernah ditolak Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 lalu.

Penolakan itu disebabkan karena heli buatan Inggris dan Italia seharga 55 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 761,2 miliar per unit itu, dinilai terlalu mahal dan tak sesuai kondisi keuangan negara.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi memang menandatangani inpres terkait penghematan anggaran. Tak kurang dari Rp 64 triliun anggaran yang dihemat dari pos anggaran 83 kementerian/lembaga.

Kalla mengaku, belum mengetahui secara pasti rencana pembelian helikopter tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, menurut dia, pemerintah belum mempunyai anggaran yang cukup untuk membeli helikopter yang disebut hanya akan menjadi cadangan helikopter yang sudah dimiliki TNI AU itu.

"Saya tidak tahu apakah ada anggarannya atau tidak. Saya yakin, tidak ada dana anggaran untuk beli-beli begitu pada dewasa ini," ujarnya.

Dikutip dari Kompas, TNI AU akan membeli satu unit AW 101 dengan anggaran 2016.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X