Ketentuan soal Perzinahan dalam KUHP Dinilai Perlu Diperluas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Islam Istri (Persistri) Titin Suprihatin menilai, perlu perluasan makna pada Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP tentang perzinahan, pemerkosaan, dan pencabulan.

Hal itu disampaikan Titin saat memberikan tanggapan sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan uji materi terhadap pasal tersebut, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2016).

Titin menyoroti aturan perzinahan pada Pasal 284 KUHP.

Ketentuan pasal itu, menurut dia, memungkinkan tidak dipidananya pelaku perzinahan, baik laki-laki atau perempuan, yang belum menikah.

Titin mengatakan, makna dalam pasal-pasal tersebut perlu dijelaskan secara detil.

"Perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tidak menikah, hubungan sesama jenis baik sesama orang dewasa mapun sesama anak-anak sudah menjadi teror kejahatan seksual yang sangat meresahkan bagi ketahanan keluarga yang berkualitas," ujar Titin.

Selain itu, dampak dari perzinahan secara umum dinilainya merugikan pihak perempuan.

"Hamil di luar nikah, pembunuhan dan pembuangan bayi yang tidak diinginkan, sampai pembunuhan perempuan yang sedang hamil tersebut," kata dia.

Persistri, lanjut Titin, tidak berharap pasal ini dipertahankan.

"Kami perempuan Indonesia tidak mengharapkan pasal-pasal ini terus dipertahankan, hanya karena dalil internasional tentang HAM yang jelas bertentangan dengan nilai Ketuhanan yang Maha Esa. Padahal kita punya rumusan sendiri tentang HAM itu," kata Titin.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Pihak Terkait dari Institute Of Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo menyebut akan terjadi overkriminalisasi, apabila permohonan pemohon dikabulkan.

"Kita bisa bayangkan ketika anak-anak remaja kita berhubungan sesksual karena ketidaktahuan dan keingintahuan mereka. Nantinya, mereka akan dikriminalisasi dan penjara-penjara akan penuh dengan anak-anak," kata Supriyadi, seperti dikutip dari press rilis MK.

Selain itu, menurut dia, negara akan masuk terlalu jauh untuk mengontrol hak privasi warganya jika gugatan pemohon diterima majelis MK.

Menurut Supriyadi, negara akan sangat mudah mencampuradukkan persoalan yang bersifat privat dengan persoalan-persoalan yang bersifat publik.

"Dengan kata lain, tidak akan ada lagi penghormatan akan hak atas privasi warga negara," kata dia.

Gugatan uji materi dalam persidangan ini diajukan oleh Euis Sunarti dan sejumlah orang lainnya.

Dalam berkas perkara nomor 46/PUU-XIV/2016 pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum perlindungan sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat atas berlakunya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, dan Ayat 5.

Selain itu, pemohon juga menggugat uji materi terhadap Pasal 285 tentang pemerkosaan dan Pasal 292 tentang pencabulan.