PPATK Sebut Oknum Polri dan Petugas Lapas Terima Aliran Dana Freddy Budiman

Kompas.com - 08/09/2016, 18:05 WIB
Kompas TV Video Freddy Budiman Diduga Berisi Nama Polisi
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak menemukan adanya aliran dana dari gembong narkoba Freddy Budiman kepada petinggi Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kepala PPATK M. Yusuf menyebutkan, aliran dana yang ditemukan PPATK tak besar dan hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok level bawah.

"Jumlahnya tidak besar. Puluhan sampai ratusan juta," kata Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

"Kami tidak menemukan seperti apa yang disebut Haris Azhar kepada petinggi-petinggi. Adanya pada kelompok-kelompok level bawah, tapi juga tidak besar. Kayak penjaga LP, oknum-oknum Polri ada," sambung dia.

(Baca: Kapolri Sebut Tiga Nama Polisi yang Disebut Freddy Tak Terkait Aliran Dana)

Dalam ceritanya kepada Koordinator Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Freddy menyebut adanya oknum yang membantunya mengedarkan narkoba.

Bahkan, Freddy mengatakan bahwa ada pejabat Mabes Polri yang menerima uang Rp 90 miliar.

PPATK menduga Freddy menggunakan rekening jaringannya atau kerabat terdekatnya untuk melakukan transaksi. Bahkan, jaringan Freddy juga bisa jadi meminjam rekening masyarakat yang awam untuk melakukan transaksi dengan memberikan imbalan tertentu.

Belakangan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian angkat bicara. Ia mengatakan, Freddy Budiman menyebutkan tiga nama polisi dalam video yang salinannya diserahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, ia menegaskan bahwa nama-nama tersebut tidak terkait dengan aliran dana yang dimaksud Freddy dalam informasinya kepada Haris Azhar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

Wapres: Realisasi Zakat di Indonesia Harus Lebih Ditingkatkan

Nasional
6.664 Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin

6.664 Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin

Nasional
39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Nasional
Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Tolak Isi PP Turunan UU Cipta Kerja, KSPI Minta Presiden Tunda Pemberlakuannya

Nasional
Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Nasional
KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

Nasional
Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Nasional
KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

Nasional
Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X