PPATK Sebut Oknum Polri dan Petugas Lapas Terima Aliran Dana Freddy Budiman

Kompas.com - 08/09/2016, 18:05 WIB
Kompas TV Video Freddy Budiman Diduga Berisi Nama Polisi
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak menemukan adanya aliran dana dari gembong narkoba Freddy Budiman kepada petinggi Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kepala PPATK M. Yusuf menyebutkan, aliran dana yang ditemukan PPATK tak besar dan hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok level bawah.

"Jumlahnya tidak besar. Puluhan sampai ratusan juta," kata Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

"Kami tidak menemukan seperti apa yang disebut Haris Azhar kepada petinggi-petinggi. Adanya pada kelompok-kelompok level bawah, tapi juga tidak besar. Kayak penjaga LP, oknum-oknum Polri ada," sambung dia.

(Baca: Kapolri Sebut Tiga Nama Polisi yang Disebut Freddy Tak Terkait Aliran Dana)

Dalam ceritanya kepada Koordinator Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Freddy menyebut adanya oknum yang membantunya mengedarkan narkoba.

Bahkan, Freddy mengatakan bahwa ada pejabat Mabes Polri yang menerima uang Rp 90 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

PPATK menduga Freddy menggunakan rekening jaringannya atau kerabat terdekatnya untuk melakukan transaksi. Bahkan, jaringan Freddy juga bisa jadi meminjam rekening masyarakat yang awam untuk melakukan transaksi dengan memberikan imbalan tertentu.

Belakangan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian angkat bicara. Ia mengatakan, Freddy Budiman menyebutkan tiga nama polisi dalam video yang salinannya diserahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, ia menegaskan bahwa nama-nama tersebut tidak terkait dengan aliran dana yang dimaksud Freddy dalam informasinya kepada Haris Azhar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Nasional
Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Agar Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Agar Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Nasional
BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan: Perbuatan Briptu Nikmal Dikategorikan Penyiksaan Seksual

Komnas Perempuan: Perbuatan Briptu Nikmal Dikategorikan Penyiksaan Seksual

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Gelar Nobar 16 Besar Euro 2020

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Gelar Nobar 16 Besar Euro 2020

Nasional
Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Nasional
5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

Nasional
Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih 'Extraordinary'

Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih "Extraordinary"

Nasional
UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Nasional
Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Nasional
POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X