Ketum PBNU Minta Pemerintah Lobi Kuota Haji Negara ASEAN

Kompas.com - 08/09/2016, 17:54 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, saat memberikan keterangan terkait penetapan Hari Raya Idul Fitri 2016, di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (4/7/2016). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, saat memberikan keterangan terkait penetapan Hari Raya Idul Fitri 2016, di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (4/7/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengaku tidak kaget dengan adanya 700 warga negara Indonesia yang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi secara ilegal dengan menggunakan paspor Filipina.

Ia menilai pada tahun-tahun sebelumnya juga banyak WNI yang menggunakan cara serupa agar bisa naik haji.

"Itu tiap tahun ada, hanya ini banyak. Jemaah kita pergi katakanlah di luar hukum setiap tahun terjadi," kata Said Aqil di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Ia menilai fenomena ini terjadi karena keterbatasan kuota haji di Indonesia. Padahal, umat muslim di Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji setiap tahunnya sangat banyak.

"Orang ada yang nunggu 25 tahun, bahkan sampai 30 tahun," kata dia.

Said Aqil pun mendorong Pemerintah Indonesia sebaiknya melobi negara-negara di Asia Tenggara agar bisa menggunakan secara resmi kuota haji mereka, khususnya negara-negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim seperti Filipina dan Singapura.

"Harusnya lobi secara resmi saja. Mereka punya kuota berapa yang tidak terpakai," ucap Said.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menyebutkan, saat ini ada 500-700 warga negara Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina.

(Baca: 700 WNI Lolos Naik Haji Pakai Paspor Filipina)

Ia mengatakan, mereka nekat menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal karena keterbatasan kuota haji di Indonesia.

Sementara itu, kuota haji di Filipina banyak yang tidak terpakai. Akibatnya, sejumlah biro perjalanan nakal memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan.

"Mereka korban mafia yang juga disebabkan karena keterbatasan kuota haji kita," ujar Yasonna.

Yasonna mengaku sudah mengirim tim imigrasi ke Filipina untuk mengatur pemulangan mereka ke Indonesia setelah ibadah haji usai.

Ia berharap Pemerintah Filipina bisa memaklumi dan menganggap ratusan WNI tersebut sebagai korban.

"Presiden kita juga sudah mengadakan pembicaraan pemulangan dengan Presiden Duterte," kata Yasonna.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X