Kompas.com - 08/09/2016, 17:23 WIB
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pembelian helikopter angkut jenis Agusta Westland 101 kembali mengemuka. Pembelian helikopter canggih yang awalnya ditujukan untuk helikopter kepresidenan itu sempat ditolak Presiden Joko Widodo pada Desember 2015.

Namun, TNI Angkatan Udara kini berencana membeli helikopter itu lagi dengan alasan untuk angkutan militer.

Dikutip dari Kompas, TNI AU akan membeli satu unit AW 101 dengan anggaran 2016. Dalam suratnya tertanggal 29 Juli 2016, yang salinannya diterima Kompas, Rabu (7/9/2016), alasan TNI AU membelinya karena sudah sesuai kajian atas kondisi heli angkut TNI AU selama ini yang digunakan serta kemampuannya memenuhi kebutuhan militer masa datang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Djundan Eko Bintoro, membenarkan adanya surat TNI AU tersebut.

"Memang betul TNI AU kembali mengajukan pembelian heli AW 101. Saat ini sedang dibahas Kemenhan," ujar Djundan.

(Baca: Menyoal AgustaWestland AW101 Jadi Helikopter Kepresidenan RI)

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Jemi Trisonjaya yang dihubungi terpisah juga membenarkan adanya permintaan TNI AU untuk pembelian AW 101. Namun, spesifikasi yang diharapkan TNI AU justru untuk angkutan militer.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bukan untuk VVIP seperti yang (diberitakan) kemarin karena TNI AU memang membutuhkan," ujarnya.

Ditanya tentang tersedianya heli angkut EC 725 produksi Eurocopter, yang dirakit PT Dirgantara Indonesia, Jemi mengatakan bahwa pesanan TNI AU ke PT DI itu hingga kini tak kunjung datang meskipun sudah dipesan. Sejauh ini, PT DI yang termasuk BUMN strategis di Indonesia juga telah merakit heli jenis Super Puma EC 225.

Kebutuhan TNI AU terhadap heli AW 101, tambah Jemi, adalah untuk pengganti heli angkut militer yang selama ini dioperasikan. Heli angkut militer yang dibutuhkan lebih untuk operasional TNI AU.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Nasional
Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Nasional
Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Nasional
Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Nasional
Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Nasional
'Air Power' Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

"Air Power" Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Nasional
Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.