Kompas.com - 08/09/2016, 15:40 WIB
Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie Kompas.com / Dani PrabowoKetua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan, program, dan jadwal serta pemutakhiran data pemilih.

Hal ini dinilainya menjadi dasar hukum bagi petugas melakukan tahapan menjelang Pilkada serentak 2017.

"Saya kira baik dan bijaksana KPU sambil menegakkan kepastian hukum aparat di lapangan. Hari ini sudah mulai tahapan pemutakhiran data, sehingga dasar hukumnya sudah ada. Itu harus diapresiasi jadi tidak bingung petugas di lapangan," kata Jimly di kantor KPU, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Menurut Jimly, penetapan PKPU tersebut dapat dilakukan sambil menunggu dokumen resmi dari DPR dikirim ke KPU.

Dalam rapat dengar pendapat antara KPU dan DPR, masih terdapat perbedaan pandangan soal pemutakhiran data pemilih.

DPR menginginkan pemutakhiran menggunakan data e-KTP. Sementara, KPU berpandangan, sebaiknya menggunakan kartu keluarga atau KTP biasa.

Akhirnya, diputuskan pemutakhiran data pemilih menggunakan data e-KTP.

Meski demikian, dokumen resmi dari DPR belum diterima KPU.

Jimly berharap, DPR segera menerbitkan rekomendasi resmi untuk menetapkan peraturan lainnya.

Ia menilai, hasil rapat dengar pendapat (RDP) tidak bisa jadikan dasar bagi KPU untuk menetapkan PKPU.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Nasional
Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Nasional
UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X