Proyek Olahraga Rentan Dikorupsi

Kompas.com - 07/09/2016, 20:42 WIB
Salah satu bangunan yang terbengkalai di kompleks pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan Dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON). Rencananya bangunan tersebut akan dilebur karena berdiri di atas tanah yang rawan longsor. KOMPAS.com/Ambaranie Nadia Kemala MovanitaSalah satu bangunan yang terbengkalai di kompleks pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan Dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON). Rencananya bangunan tersebut akan dilebur karena berdiri di atas tanah yang rawan longsor.
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS - Pembangunan infrastruktur olahraga masih dipandang sebagai proyek sesaat, belum sebagai investasi jangka panjang demi peningkatan prestasi olahraga. Akibatnya, tidak sedikit proyek pembangunan infrastruktur itu berujung pada kasus tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang 2010-2012 termasuk kasus cukup besar dan menyita perhatian publik dengan kerugian negara hingga Rp 464,6 miliar. Kasus ini, antara lain, melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta Dirut PT Dutasari Citra Laras Machfud Suroso.

Di luar itu, ada kasus korupsi pembangunan wisma atlet untuk SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan, yang melibatkan mantan Sekretaris Menpora Wafid Muharram dan mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin. Lalu, kasus korupsi proyek pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012 yang melibatkan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dan 10 anggota DPRD Riau. Terakhir, Badan Reserse Kriminal Polri menangani kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang digunakan untuk PON Jawa Barat 2016.

”Kami masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi GBLA atas tersangka Yayat Ahmad Sudrajat (mantan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung). Jika sudah ditemukan total kerugian negara, berkas penyidikan segera dilimpahkan ke kejaksaan,” ujar Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Brigadir Jenderal (Pol) Ahmad Wiyagus.

Kepolisian telah memeriksa sekitar 80 orang dalam kasus itu, termasuk saksi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada. ”Tersangka baru satu orang, tetapi dalam penyidikan yang masih berlangsung kemungkinan akan ada penambahan tersangka,” katanya.

Secara terpisah, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun, menyatakan, pembangunan infrastruktur beranggaran besar akan rentan dikorupsi jika tidak disertai pengawasan yang ketat. Hal ini juga berlaku dalam pembangunan infrastruktur olahraga. Bahkan, dari sejumlah kasus, potensi korupsi pada pembangunan sarana olahraga menjadi lebih besar karena sektor ini cukup spesifik

”Kebutuhan sarana olahraga ini spesifik dan tidak begitu dekat dengan masyarakat. Pembangunan arena, tempat latihan, penginapan atlet, misalnya, tidak banyak orang yang tahu. Berbeda dengan proyek infrastruktur jalan yang setiap hari orang melewati dan bisa menyampaikan komplain atas kondisinya,” kata Tama, Selasa (6/9).

Dari sejumlah kasus, menurut Tama, proses yang mengarah pada tindak pidana korupsi sudah dimulai sejak perencanaan proyek. Hal ini terlihat pada kasus korupsi pembangunan sarana PON di Riau, wisma atlet di Palembang, serta pembangunan P3SON di Hambalang.

Ketua Harian PON Jabar 2016, yang juga Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa menyatakan, kelengkapan administrasi menjadi sangat penting dalam mengelola dana PON agar tidak ada masalah hukum. ”Saya tidak ingin sukses PON berimbas pada hal lain. Biasanya, setelah PON ada saja yang dibawa ke pengadilan,” katanya.

PON Jabar 2016 menelan biaya Rp 2,3 triliun. Sekitar 14 persen dana berasal dari pemerintah pusat dan Provinsi Jabar, sisanya dari swasta.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Jokowi Sebut 3,6 Juta Orang Terdampak Wabah Covid-19 di DKI Akan Dapat Bansos

Nasional
Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Jokowi Minta Tito Karnavian Tegur Kepala Daerah yang Blokir Jalan

Nasional
Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Beri Target 2 Hari, Jokowi Minta Menkes Detailkan Syarat PSBB

Nasional
Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Tambah 16 Orang, RS Darurat Covid-19 Kemayoran Tangani 449 Pasien

Nasional
Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Bendung Arus Mudik, Jokowi Minta Daerah Tak Buat Aturan Sendiri-sendiri

Nasional
Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Soal Karantina Wilayah, Yusril Nilai Pemerintah Khawatir Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Warga

Nasional
Unicef: Beraktivitas di Rumah, Kesempatan Berkumpul Bersama Keluarga

Unicef: Beraktivitas di Rumah, Kesempatan Berkumpul Bersama Keluarga

Nasional
DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

DPR Didesak Tunda Pembacaan Surpres Omnibus Law Cipta Kerja di Rapat Paripurna

Nasional
Jokowi Akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik

Jokowi Akan Ganti Libur Nasional Lebaran agar Warga Tetap Bisa Mudik

Nasional
KPK Panggil Kuasa Hukum Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Panggil Kuasa Hukum Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Ajak Gotong Royong Atasi Covid-19, KSP Rilis Aplikasi 10 Rumah Aman

Ajak Gotong Royong Atasi Covid-19, KSP Rilis Aplikasi 10 Rumah Aman

Nasional
Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Akan Periksa Nur Ahmad Syaifuddin

Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Akan Periksa Nur Ahmad Syaifuddin

Nasional
Pemerintah Akan Terbitkan Pedoman Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah Akan Terbitkan Pedoman Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar

Nasional
Surpres Omnibus Law RUU Cipta Kerja Akan Dibacakan dalam Rapat Paripurna Siang Ini

Surpres Omnibus Law RUU Cipta Kerja Akan Dibacakan dalam Rapat Paripurna Siang Ini

Nasional
KPK Diminta Hentikan Seleksi Deputi Penindakan karena Dianggap Tak Transparan

KPK Diminta Hentikan Seleksi Deputi Penindakan karena Dianggap Tak Transparan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X