Pengaturan Dwikewarganegaraan

Kompas.com - 07/09/2016, 18:26 WIB
Ilustrasi Didie SW/KompasIlustrasi
EditorSandro Gatra

Yang diusulkan berlaku

Adapun wacana tentang pemberlakuan sistem dwikewarganegaraan bisa saja dilakukan dalam konteks untuk merevisi UU sesuai dengan perkembangan masyarakat kita ataupun masyarakat internasional.

Kenyataan bahwa sangat mungkin banyak WNI yang bagus, seperti Arcandra, memang bisa saja diakomodasi dengan politik hukum baru dalam bidang kewarganegaraan dengan merevisi dulu UU yang berlaku sekarang.

Sekarang pun sebenarnya kita sudah menganut dwikewarganegaraan, tetapi secara terbatas hanya bagi mereka yang lahir dalam percampuran stelsel kewarganegaraan.

Anak yang lahir dari perkawinan antara orangtua yang berbeda kewarganegaraan atau orangtua Indonesia yang melahirkan anak di negara yang menganut stelsel ius soli seperti Amerika Serikat, berdasar UU No 12 Tahun 2006 anaknya mempunyai dua kewarganegaraan.

Pemberian status dwikewarganegaraan itu dibatasi sampai sang anak berusia 18 tahun untuk kemudian memilih salah satunya karena dianggap sudah dewasa.

Sebenarnya pula ide tentang kemungkinan pemberlakuan penuh dwikewarganegaraan itu sudah diperdebatkan secara mendalam dan komprehensif ketika RUU Kewarganegaraan yang kemudian menjadi UU No 12 Tahun 2006 itu dibahas Pansus di DPR.

Pada waktu itu, kita bersepakat bahwa demi hak asasi manusia, setiap orang harus diberi hak untuk memilih kewarganegaraannya, termasuk mempunyai dwikewarganegaraan.

Namun, untuk kepentingan nasional (nasionalisme) yang disepakati pada saat itu adalah stelsel kewarganegaraan tunggal dengan dispensasi dwikewarganegaraan secara terbatas.

Alasannya, kalau kita menganut sistem dwikewarganegaraan penuh, maka bisa jadi banyak orang asing yang di negaranya menganut sistem dwikewarganegaraan berlomba-lomba menjadi WNI untuk kemudian ikut mengelola sumber daya alam, bahkan ikut memimpin Indonesia.

Nah, kalaulah karena mobilitas warga negara Indonesia dan masyarakat internasional yang begitu tinggi kemudian alasan nasionalisme yang seperti itu sekarang dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi, upaya merevisi UU No 12 Tahun 2006 bisa saja dilakukan.

Namun, arah revisinya haruslah tetap sangat berhati-hati demi Indonesia raya kita.

Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Nasional
Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Nasional
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Nasional
Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Nasional
UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

Nasional
Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Nasional
5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X