Pengaturan Dwikewarganegaraan

Kompas.com - 07/09/2016, 18:26 WIB
Ilustrasi Didie SW/KompasIlustrasi
EditorSandro Gatra

Yang diusulkan berlaku

Adapun wacana tentang pemberlakuan sistem dwikewarganegaraan bisa saja dilakukan dalam konteks untuk merevisi UU sesuai dengan perkembangan masyarakat kita ataupun masyarakat internasional.

Kenyataan bahwa sangat mungkin banyak WNI yang bagus, seperti Arcandra, memang bisa saja diakomodasi dengan politik hukum baru dalam bidang kewarganegaraan dengan merevisi dulu UU yang berlaku sekarang.

Sekarang pun sebenarnya kita sudah menganut dwikewarganegaraan, tetapi secara terbatas hanya bagi mereka yang lahir dalam percampuran stelsel kewarganegaraan.

Anak yang lahir dari perkawinan antara orangtua yang berbeda kewarganegaraan atau orangtua Indonesia yang melahirkan anak di negara yang menganut stelsel ius soli seperti Amerika Serikat, berdasar UU No 12 Tahun 2006 anaknya mempunyai dua kewarganegaraan.

Pemberian status dwikewarganegaraan itu dibatasi sampai sang anak berusia 18 tahun untuk kemudian memilih salah satunya karena dianggap sudah dewasa.

Sebenarnya pula ide tentang kemungkinan pemberlakuan penuh dwikewarganegaraan itu sudah diperdebatkan secara mendalam dan komprehensif ketika RUU Kewarganegaraan yang kemudian menjadi UU No 12 Tahun 2006 itu dibahas Pansus di DPR.

Pada waktu itu, kita bersepakat bahwa demi hak asasi manusia, setiap orang harus diberi hak untuk memilih kewarganegaraannya, termasuk mempunyai dwikewarganegaraan.

Namun, untuk kepentingan nasional (nasionalisme) yang disepakati pada saat itu adalah stelsel kewarganegaraan tunggal dengan dispensasi dwikewarganegaraan secara terbatas.

Alasannya, kalau kita menganut sistem dwikewarganegaraan penuh, maka bisa jadi banyak orang asing yang di negaranya menganut sistem dwikewarganegaraan berlomba-lomba menjadi WNI untuk kemudian ikut mengelola sumber daya alam, bahkan ikut memimpin Indonesia.

Nah, kalaulah karena mobilitas warga negara Indonesia dan masyarakat internasional yang begitu tinggi kemudian alasan nasionalisme yang seperti itu sekarang dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi, upaya merevisi UU No 12 Tahun 2006 bisa saja dilakukan.

Namun, arah revisinya haruslah tetap sangat berhati-hati demi Indonesia raya kita.

Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X