Pengaturan Dwikewarganegaraan

Kompas.com - 07/09/2016, 18:26 WIB
Ilustrasi Didie SW/KompasIlustrasi
EditorSandro Gatra

UU No 12 Tahun 2006 juga hanya mengatur dengan (satu) Pasal 29 tersebut dengan kalimat singkat tentang pengumuman kehilangan kewarganegaraan.

Yang diatur dengan detail adalah cara memperoleh kewarganegaraan kembali bagi WNI yang kehilangan kewarganegaraan, yakni diatur di dalam Bab Vmulai dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 35.

Di sana diatur, kalau inginmemperoleh status kewarganegaraan kembali, mantan WNI harus menempuh prosedur naturalisasi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU itu.

Oleh sebab itu, menjadi keliru ketika dikatakan bahwa sebelum paspor Indonesia WNI yang menjadi warga negara asing dicabut kementerian, status WNI untuknya masih melekat.

Dalam hal berlakunya satu peraturan atau keadaan di dalam hukum perundang-undangan dikenal dua cara, yakni promulgation dan publication.

Yang pertama menjadi syarat mulai berlaku dan mengikatnya satu peraturan atau keputusan, yang kedua hanya sekadar administratif sebagai pengumuman yang sebelum pengumuman pun keadaan hukum sudah berlaku.

Penempatan UU di dalam Lembaran Negara (LN), misalnya, menjadi syarat dan penanda mulai berlakunya suatu UU karena penempatan UU di dalam LN adalah promulgation alias pemberlakuan.

Namun, pengumuman bahwa seseorang bukan lagi warga negara karena ”kehilangan kewarganegaraan” hanyalah bersifat informasi atau publikasi dan bukan menjadi syarat dan tanda mulai berlakunya status bukan WNI itu.

Pengumuman oleh kementerian tentang hilangnya status kewarganegaraan seseorang hanyalah publication, tidak berlaku prospektif, tetapi berlaku surut sejak terjadi sesuatu atau yang bersangkutan melakukan langkah-langkah yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan.

Kalau misalnya pada 18 Agustus 2016 kementerian mengumumkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraan karena menjadi warga negara asing, maka keberlakuan kehilangannya itu bukan berlaku sejak 18 Agustus 2016, melainkan sejak yang bersangkutan menjadi warga negara asing, misalnya sejak 12 April 2012.

Jadi, kelirulah kalau dikatakan seseorang yang sudah menjadi warga negara asing masih WNI karena paspornya belum dicabut secara resmi.

Ini sama halnya dengan orang lulus dari sekolah pada tahun 2014, tetapi karena ijazahnya hilangkepada yang bersangkutan diberikan ijazah pengganti pada tahun 2016.

Dalam hal ini, tak bisa diartikan bahwa yang bersangkutan lulus sekolah pada tahun 2016 sesuai dengan pengeluaran ijazah penggantinya. Perbedaan antara promulgation dan publication ini tidak boleh dikacaukan sama sekali.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

Nasional
Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X