Ini Alasan Komisi II Belum Tetapkan PKPU soal Calon Berstatus Terpidana Percobaan

Kompas.com - 07/09/2016, 06:49 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria dalam diskusi di Jakarta, Minggu (22/5/2016). Ambaranie Nadia K.MWakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria dalam diskusi di Jakarta, Minggu (22/5/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pencalonan masih tertunda. Penundaan terkait boleh tidaknya seseorang yang berstatus terpidana dengan hukuman percobaan mencalonkan diri saat pilkada.

Dalam polemik tersebut, sempat mencuat kabar adanya dua pasangan calon dari partai tertentu yang berstatus terpidana dengan hukuman percobaan dan tengah mendaftarkan diri untuk maju di pilkada 2017.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengakui keabsahan kabar tersebut, yakni adanya dua pasangan calon yang berstatus terpidana dan menjalani hukuman percobaan.

Riza, sapaan karibnya pun mengaku lupa partai yang mengusung dua pasangan calon itu. Dia membantah bila kondisi di atas menjadi alasan Komisi II menunda penetapan PKPU terkait pencalonan.

"Iya, memang ada dua pasangan calon yang berstatus terpidana dengan hukuman percobaan. Tapi saya lupa partainya apa," ujar Riza saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/9/2016).

Dia menuturkan, alasan sesungguhnya Komisi II menunda penetapan PKPU tersebut karena ke depannya tak ingin ada upaya kriminalisasi yang akhirnya menghalangi hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Coba bayangkan semisal besok ada orang yang tidak pernah terlibat kejahatan tetapi kemudian dikriminalisasi dengan pidana ringan dan sesungguhnya dia tidak bersalah, kan akhirnya dia dirugikan karena aturannya tak mengakomodasi hal tersebut," ucap Riza.

Sebelumnya, Komisi II masih pecah suara terkait keputusan memberi kesempatan kepada terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

Setidaknya, tiga fraksi menolak putusan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/8/2016).

(Baca: Komisi II Masih Terpecah soal Beri Kesempatan Terpidana Hukuman Percobaan Maju di Pilkada)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
Polri: Virtual Police Sudah Kirim Peringatan ke 21 Akun Media Sosial

Polri: Virtual Police Sudah Kirim Peringatan ke 21 Akun Media Sosial

Nasional
Siap-siap, Pembukaan Seleksi CPNS Diumumkan Maret Ini

Siap-siap, Pembukaan Seleksi CPNS Diumumkan Maret Ini

Nasional
PMI Buka 'Call Center' untuk Masyarakat yang Butuh Plasma Konvalesen

PMI Buka "Call Center" untuk Masyarakat yang Butuh Plasma Konvalesen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X