Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Sayur Oyong Jokowi dan Isyarat Penerimaan Pajak yang Meleset

Kompas.com - 05/09/2016, 07:42 WIB
CEO Lippo Group James Riady saat meresmikan hari pertama sekolah Jepang, Hikari Japanese School, di Orange County Lippo Cikarang, Bekasi, Selasa (5/5/2015). Arimbi RamadhianiCEO Lippo Group James Riady saat meresmikan hari pertama sekolah Jepang, Hikari Japanese School, di Orange County Lippo Cikarang, Bekasi, Selasa (5/5/2015).
EditorHeru Margianto

Dengan segala kemudahaan dan keistimewaan perlakuan yang tentu saja menuai kritik, "orang-orang dekat pemerintah" lantas menunjukkan keikutsertaannya dalam pengampunan pajak. Mereka ingin menunjukkan keinginannya membantu pemerintah.

Di antara mereka antara lain Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi dan CEO Lippo Group James T Riady.

(Baca: Sofyan Wanandi dan James T Riyadi Ikuti Pengampunan Pajak

Keikutsertaan pengusaha-pengusaha besar ini segera melonjakkan uang tebusan. Dalam catatan Ditjen Pajak hingga 3 September 2016, uang tebusan naik menjadi Rp 4,28 triliun setelah para pengusaha ini ikut serta.

Meskipun naik signifikan dari data perolehan akhir Agustus (dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 4,28 triliun), uang tebusan itu hanya setara 2,6 persen dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp 165 triliun. 

Target Rp 165 triliun merupakan realisasi penerimaan program pengampunan pajak tahap pertama dengan tarif terbusan terendah yaitu 2 persen. Sesuai hitungan awal, target ini harus dipenuhi pada 30 September.

Tentu saja masih ada harapan untuk memenuhi target ini karena September belum berakhir. Presiden Jokowi yang menyebut minggu kedua September sebagai masa realisasi. Sampai saat ini, Presiden Jokowi tetapi optimistis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akan tetapi, melihat perjalanan kebijakan pengampunan pajak sejauh ini, berpikir realistis tidaklah tabu. Wapres Jusuf Kalla memulai ajakan untuk berpikir realistis itu.

(Baca: Wapres: Target Penerimaan Tax Amnesty Terlalu Tinggi)

Bagi Kalla yang juga pengusaha, target tebusan Rp 165 triliun keliru karena terlalu tinggi. Penilaian Kalla ini disampaikan sehari setelah makan siang dengan ikan bawal, sate, dan sayur oyong bersama Jokowi di Istana Merdeka.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Batalkan PPKM Level 3, Pemerintah Sudah Pertimbangkan Penyebaran Omicron

Sebelum Batalkan PPKM Level 3, Pemerintah Sudah Pertimbangkan Penyebaran Omicron

Nasional
Menlu: G20 Harus Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi

Menlu: G20 Harus Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Hanya Ganti Judulnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Hanya Ganti Judulnya

Nasional
Wapres Minta Sistem Merit ASN Dilakukan Konsisten

Wapres Minta Sistem Merit ASN Dilakukan Konsisten

Nasional
Tolak Jadi ASN Polri, Eks Penyelidik KPK Nilai Bukan Solusi Penyelesaian Polemik TWK

Tolak Jadi ASN Polri, Eks Penyelidik KPK Nilai Bukan Solusi Penyelesaian Polemik TWK

Nasional
PPKM Level 3 Natal-Tahun Baru Batal, Kemenkes: Hasil Diskusi dengan Ahli Epidemiologi

PPKM Level 3 Natal-Tahun Baru Batal, Kemenkes: Hasil Diskusi dengan Ahli Epidemiologi

Nasional
Moeldoko: PPKM Level 3 Saat Nataru Batal karena Kebijakan Gas dan Rem Jokowi

Moeldoko: PPKM Level 3 Saat Nataru Batal karena Kebijakan Gas dan Rem Jokowi

Nasional
Sematkan Baret Ungu, KSAL: Banggalah Jadi Prajurit Korps Marinir

Sematkan Baret Ungu, KSAL: Banggalah Jadi Prajurit Korps Marinir

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri, IM57+: Salah Satu Cara Berjuang

44 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri, IM57+: Salah Satu Cara Berjuang

Nasional
Jokowi Ingin Seluruh Kekuatan Dikerahkan untuk Pencarian dan Evakuasi Korban Erupsi Semeru

Jokowi Ingin Seluruh Kekuatan Dikerahkan untuk Pencarian dan Evakuasi Korban Erupsi Semeru

Nasional
Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Harap Bisa Kembali ke KPK

Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Harap Bisa Kembali ke KPK

Nasional
Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Banjar, KPK Dalami Aliran Fee ke Sejumlah Pihak

Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Banjar, KPK Dalami Aliran Fee ke Sejumlah Pihak

Nasional
Kasus Bupati Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Alex Noerdin

Kasus Bupati Musi Banyuasin, KPK Panggil Istri Alex Noerdin

Nasional
Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Jokowi Sampaikan Dukacita Mendalam

Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Jokowi Sampaikan Dukacita Mendalam

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Belum Lakukan Kajian Seluruh Aspek

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Belum Lakukan Kajian Seluruh Aspek

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.