Sayur Oyong Jokowi dan Isyarat Penerimaan Pajak yang Meleset

Kompas.com - 05/09/2016, 07:42 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai foto bersama bupati peserta rapat koordinasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai foto bersama bupati peserta rapat koordinasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015).
EditorHeru Margianto

September ceria hanya ada di lagu. Di Istana Kepresidenan Jakarta, September diawali dengan ajakan mengencangkan ikat pinggang alias penghematan penggunaan anggaran.

Seperti diberitakan Harian Kompas, usai Presiden Joko Widodo bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Kamis, 1 September 2016, keduanya lantas makan siang.

Petemuan untuk membicarakan masalah politik dan ekonomi ini ditutup dengan makan dengan lauk ikan bawal, sate dan sayur oyong. Pepaya dipotong kecil-kecil jadi hidangan penutup sebelum keduanya mengakhiri pertemuan.

Menyenangkan mengetahui menu makan siang ini. Apa yang dikatakan dimakan Presiden dan Wakil Presiden adalah makanan yang bisa dijangkau hampir seluruh rakyat Indonesia. Sebuah teladan kesederhanaan hendak dikemukakan.

Untuk kesederhanaan dalam urusan makan, Presiden Jokowi bukan yang pertama. Sepuluh tahun sebelumnya, saat tanpa rencana diajak masuk ruang makan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, kesederhanaan juga saya temukan.

Di meja makan Presiden SBY saat itu terhidang nasi putih, soto, suwiran daging ayam, telor rebus yang dibelah kecil-kecil, tahu dan tempe goreng, cabe rawit, serta kerupuk. Sebuah teladan kesederhanaan juga hendak dikemukakan ketika itu.

Isyarat untuk yang ketiga

Namun, teladan yang dikemukakan Presiden Jokowi di awal September ini bagi saya merupakan sebuah isyarat juga. September yang identik dengan keceriaan seperti dilantunkan Vina Panduwinata akan jadi awal ketiga pengencangan ikat pinggang alias penghematan.

Pengencangan ikat pinggang pertama dilakukan pemerintah dengan penghematan anggaran di awal tahun 2016. Tidak cukup hal itu dilakukan di awal tahun, penghematan kedua dilakukan di pertengahan tahun 2016.

Tekanan terhadap anggaran negara yang berusaha dilonggarkan melalui program tax amnesty atau pengampunan pajak medio Juli 2016. Hingga akhir Agustus 2016, Direktorat Pajak baru menerima Rp 3,1 triliun dari terget Rp 165 triliun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X