Di KTT Hangzhou, Jokowi Minta Negara G-20 Hindari Kebijakan Berdampak Negatif

Kompas.com - 05/09/2016, 07:16 WIB
EditorBayu Galih

HANGZHOU, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Hangzhou, China, Minggu (4/9/2016) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Jokowi mendorong negara anggota kelompok 20 ekonomi dunia itu untuk berkomitmen dalam menyinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural guna perbaikan ekonomi dunia.

"G-20 harus meningkatkan komunikasinya dan menghindari kebijakan ekonomi yang menciptakan dampak negatif," kata Presiden Jokowi, dikutip dari laman Setkab.go.id, Senin (5/9/2016).

"Selain itu, setiap kebijakan ekonomi harus memiliki agenda pertumbuhan yang solid dan inklusif," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun yakin Indonesia mampu berperan besar dalam perkembangan ekonomi global. Terlebih lagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang lebih tinggi ketimbang rata-rata pertumbuhan ekonomi negara anggota G-20.

"Indonesia berkomitmen untuk menjaga ekonominya terbuka dan kompetitif. Saya juga akan terus mempertahankan ekonomi yang inklusif," ucap Jokowi.

Karena itu, Jokowi juga berharap negara G-20 juga berkomitmen untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Salah satunya dengan menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan berkembang, terutama di ranah digital.

"Saya berharap negara-negara G-20 dapat memberikan asistensi untuk mengurangi kesenjangan digital antara negara maju dan berkembang, serta meningkatkan kerja sama dalam pengembangan teknologi di antara negara-negara anggota G-20," tuturnya.

Pembangunan infrastruktur

Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Sebut Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Sesuai Putusan MK

Mahfud MD Sebut Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Sesuai Putusan MK

Nasional
Wamenkumham: Pidana Mati 'Debatable', Aktivis Antikorupsi dan HAM Tak Pernah Satu Suara

Wamenkumham: Pidana Mati "Debatable", Aktivis Antikorupsi dan HAM Tak Pernah Satu Suara

Nasional
Di Balik Pesona NU yang Jadi Rebutan Elite Menjelang Tahun Politik

Di Balik Pesona NU yang Jadi Rebutan Elite Menjelang Tahun Politik

Nasional
Finlandia Tertarik Kerja Sama dengan Indonesia Bangun IKN Ramah Lingkungan

Finlandia Tertarik Kerja Sama dengan Indonesia Bangun IKN Ramah Lingkungan

Nasional
KPK Dukung Tim Khusus Lintas Kementerian Berantas Mafia Tanah

KPK Dukung Tim Khusus Lintas Kementerian Berantas Mafia Tanah

Nasional
Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Bimbingan KPK Menginvestigasi Kasus Korupsi

Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Bimbingan KPK Menginvestigasi Kasus Korupsi

Nasional
Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Nasional
 Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Nasional
PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

Nasional
Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.