Kompas.com - 04/09/2016, 06:01 WIB
Suasana Rapat Koordinasi Teknis Partai Golkar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (3/9/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraSuasana Rapat Koordinasi Teknis Partai Golkar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (3/9/2016)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis untuk mengupayakan pemenangan pemilu, Sabtu (3/9/2016). Sejumlah masukan dibacakan Koordinator Bidang (Korbid) Pemenangan Pemilu Indonesia I, Nusron Wahid.

Dari sejumlah masukan yang dibaca Nusron, dua di antaranya berkaitan dengan revisi paket Undang-Undang tentang Pemilu. Nusron mengaku optimis partainya dapat mencapai target kemenangan pada pilkada jika beberapa poin dalam UU Pemilu dapat diubah.

"Saya optimis. Di sini ada Pak Rambe, Ketua Komisi II. Sudah dicatat, ada dua masukan. Model-model konversi suara jadi kursi dan kemudian pemekaran dapil," kata Nusron, saat menutup Rakornis di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu malam.

Diwawancara terpisah, Rambe menyetujui usulan tersebut. Ia menilai, formula perhitungan kursi yang berlaku saat ini cenderung tak adil. Adapun mengenai pemekaran daerah pemilihan (dapil), ia juga menilai kursi yang saat ini diperebutkan terlalu besar.

Ia mencontohkan Sumatera Utara yang dibagi menjadi tiga dapil dengan 10 kursi DPR RI di masing-masing dapil. Menurutnya, akan menjadi lebih baik jika kursi yang diperebutkan hanya tiga hingga enam kursi namun jumlah dapilnya dimekarkan hingga lima dapil.

"Yang seperti sekarang. Banyak jumlah kursi yang akan diperebutkan dimaksimalkan. Hingga 10 kursi. Terlalu besar," kata dia.

Usulan-usulan tersebut pun akan dipertimbangkan untuk menjadi usulan Fraksi Golkar dalam pembahasan paket UU Pemilu mendatang. Revisi paket UU Pemilu yakni UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta UU Nomor 15 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pemilu, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016.

Revisi ketiga UU Pemilu itu bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemilu di Indonesia pada 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Politisi dalam Dakwaan Juliari Batubara

ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Politisi dalam Dakwaan Juliari Batubara

Nasional
Titi Anggraini: Saat Sudah Berada di Posisi Strategis, Jangan Lupakan Perempuan Lainnya

Titi Anggraini: Saat Sudah Berada di Posisi Strategis, Jangan Lupakan Perempuan Lainnya

Nasional
AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

AHY dan Syaikhu Bertemu, Kenang Momen Kebersamaan Saat Pemerintahan SBY

Nasional
Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Satgas: Indonesia Sudah Bisa Tekan Kasus Covid-19, Jangan Sampai Alami Lonjakan Seperti Negara Lain

Nasional
Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Prabowo: Hilangnya KRI Nanggala-402 Bukti Pertahanan Negara Sangat Rumit

Nasional
Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Polisi Temukan Senpi Ilegal di Rumah Bos EDCCash

Nasional
Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Bertemu AHY, Presiden PKS Serukan Tolak Terorisme dan Penodaan Agama

Nasional
KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

KSAL: Belum Ada Bukti Autentik KRI Nanggala-402 Tenggelam

Nasional
Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

Sinergi Swasta dan Pemerintah dalam Memastikan Pencapaian SDGs di Tengah Pandemi

BrandzView
KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

KSAL: KRI Nanggala-402 Belum Dinyatakan Hilang

Nasional
Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Jokowi: Saya Memahami Perasaan Bapak, Ibu, Keluarga Awak Kapal KRI Nanggala-402

Nasional
Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Larang Mudik, Satgas Ingatkan Risiko Tertular Covid-19 dalam Perjalanan

Nasional
Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Jokowi: Keselamatan 53 Awak KRI Nanggala adalah Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X