Kompas.com - 03/09/2016, 18:12 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinilai masih belum sesuai harapan. Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengatakan masih ada beberapa kekurangan yang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji berikutnya.

Dia menyebut beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain soal penerapan teknologi informasi, sistem manajemen haji dan kesiapan operasional di Tanah Suci.

"Saya melihat ada beberapa masalah yang harus menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini," ujar Iskan dalam diskui bertajuk 'Karut Marut Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia' yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis UIN Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).

Menurutnya Iskan, Kementerian Agama kurang siap dalam menerapkan sistem teknologi informasi dan kurang mengkonsolidasikan layanan haji dengan Kementerian Luar Negeri. Dia menemukan beberapa kasus jemaah haji yang belum mendapatkan visa menjelang keberangkatan.

"Ada jemaah kloter 1 yang berangkat dari Medan tidak bisa berangkat karena tidak dapat visa. Artinya Kementerian Agama belum siap dalam mengelola itu," kata Iskan.

Selain itu dia juga menilai Kementerian Agama kurang konsisten dalam menata sistem manajemen haji. Dalam beberapa kasus misalnya, ada jemaah yang terpisah dari kelompoknya saat diberangkatkan dan harus ikut dengan kelompok lain.

Sedangkan saat proses pembinaan sebelum pemberangkatan, jemaah tersebut sudah ditempatkan dalam satu kelompok. Menurutnya hal itu akan berdampak pada kondisi si jemaah yang terpisah saat berada di tanah suci.

"Jemaah itu kan nanti akan kebingungan dan tentu tidak saling kenal dengan kelompok barunya itu. Padahal saat pembinaan sebelum diberangkatkan dia sudah saling kenal dan membangun kebersamaan dengan jemaah lain di kelompoknya," tuturnya.

Masalah lain juga muncul terkait pelaksaanan operasional ibadah haji di Mekkah. Iskan masih menemukan adanya keterlambatan makanan, kurangnya pengawasan terhadap jemaah dan transportasi haji yang tidak layak.

"Pemerintah menyewa mobil shalawat (kendaraan yang mengantar jemaah haji ke masjid) umurnya di atas lima tahun. Tidak jarang mobil itu juga malah digunakan oleh jemaah dari negara lain," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Nasional
3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

Nasional
Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Nasional
Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Nasional
Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Nasional
Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Nasional
Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Nasional
93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

Nasional
Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Nasional
Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Nasional
UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

Nasional
Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

Nasional
PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.