Pengamat : Bagaimanapun, Intelijen Itu Harus dari Militer...

Kompas.com - 03/09/2016, 13:11 WIB
Pengamat Pertahanan dan Intelejen Connie Rahakundini. Fabian Januarius KuwadoPengamat Pertahanan dan Intelejen Connie Rahakundini.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pertahanan dan intelejen Connie Rahakundini berpendapat bahwa Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) harus dijabat oleh seseorang berlatar belakang militer.

Pendapat tersebut menyusul keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso.

"Melihat sejarahnya, bagaimanapun intelejen itu harus dari militer," ujar Connie dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).

Alasan pertama, institusi Polri telah mempunyai wewenang luar biasa di bidang intelijen. Apalagi, personel Polri juga sudah diberikan wewenang melakukan penindakan.

"Fungsi Polisi di Indonesia itu sudah paling hebat di dunia. Sudah menguasai dari Turki sampai London," ujar Connie.

(Baca: Jika Budi Gunawan Kepala BIN, ke Mana Sutiyoso dan Siapa Wakapolri?)

Maka dari itu, seseorang berlatar belakang Polisi yang jadi Kepala BIN malah dikhawatirkan akan berdampak tumpang tindih dengan fungsi-fungsi intelejen yang sudah melekat pada Polisi sendiri.

Alasan kedua, TNI dinilai lebih memiliki jaringan intelijen yang lebih luas dibandingkan institusi Polri. Skalanya pun internasional. Oleh sebab itu, sosok militer dianggap akan lebih mampu menggerakkan jaringan-jaringan itu.

"TNI itu punya atase pertahanan, ada di luar negeri. Jadi ya bukan hanya pengalaman, tetapi juga bagimana juga memiliki jaringan dan membuka jaringan. Di situ kuncinya," ujar Connie.

"Anda boleh sehebat apapun dan bagaimanapun, tetapi kalau enggak punya jaringan, apalagi jaringan di luar negeri, forget it. Berarti anda enggaka akan jalan," lanjut dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Nasional
Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Nasional
Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Nasional
Kasus Jaksa Pinangki, ICW Sebut Empat Hal Ini Belum Terungkap

Kasus Jaksa Pinangki, ICW Sebut Empat Hal Ini Belum Terungkap

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Nasional
Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Nasional
Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X