Pengamat : Bagaimanapun, Intelijen Itu Harus dari Militer...

Kompas.com - 03/09/2016, 13:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado Pengamat Pertahanan dan Intelejen Connie Rahakundini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pertahanan dan intelejen Connie Rahakundini berpendapat bahwa Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) harus dijabat oleh seseorang berlatar belakang militer.

Pendapat tersebut menyusul keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso.

"Melihat sejarahnya, bagaimanapun intelejen itu harus dari militer," ujar Connie dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).

Alasan pertama, institusi Polri telah mempunyai wewenang luar biasa di bidang intelijen. Apalagi, personel Polri juga sudah diberikan wewenang melakukan penindakan.

"Fungsi Polisi di Indonesia itu sudah paling hebat di dunia. Sudah menguasai dari Turki sampai London," ujar Connie.

(Baca: Jika Budi Gunawan Kepala BIN, ke Mana Sutiyoso dan Siapa Wakapolri?)

Maka dari itu, seseorang berlatar belakang Polisi yang jadi Kepala BIN malah dikhawatirkan akan berdampak tumpang tindih dengan fungsi-fungsi intelejen yang sudah melekat pada Polisi sendiri.

Alasan kedua, TNI dinilai lebih memiliki jaringan intelijen yang lebih luas dibandingkan institusi Polri. Skalanya pun internasional. Oleh sebab itu, sosok militer dianggap akan lebih mampu menggerakkan jaringan-jaringan itu.

"TNI itu punya atase pertahanan, ada di luar negeri. Jadi ya bukan hanya pengalaman, tetapi juga bagimana juga memiliki jaringan dan membuka jaringan. Di situ kuncinya," ujar Connie.

"Anda boleh sehebat apapun dan bagaimanapun, tetapi kalau enggak punya jaringan, apalagi jaringan di luar negeri, forget it. Berarti anda enggaka akan jalan," lanjut dia.

(Baca: Uji Kepatutan dan Kelayakan Budi Gunawan Dijadwalkan Rabu Pekan Depan)

Presiden Joko Widodo menunjuk Budi sebagai Kepala BIN. Surat penunjukan Budi telah dikirim ke DPR RI, Jumat (2/9/2016) pagi. Pemerintah pun berharap, parlemen segera memprosesnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, jika proses fit and proper test Budi di DPR RI berlangsung mulus, maka pria yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Kepala Polri itu akan dilantik tepat setelah kepulangan Presiden Jokowi dari rangkaian kunjungan kerja di Tiongkok dan Laos.

"Mudah-mudahan dalam fit and proper test di DPR tidak ada permasalahan sehingga dengan demikian kalau memang semuanya berjalan lancar, maka setelah kembali dari acara G20 dan KTT Asean, Presiden akan segera melantik (Budi) menjadi Kepala BIN," ujar Pramono di Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok, Jumat sore waktu setempat.

Pramono menjelaskan, surat penunjukan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso itu ditandatangani Presiden Jokowi pada Kamis (1/9/2016) lalu. Saat itu, Budi dan Sutiyoso sama-sama dipanggil ke Istana.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X