Kontras: Penunjukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN Bisa Turunkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali keputusannya menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dia, penunjukkan tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Puri menyinggung masa lalu Budi Gunawan yang pernah tersangkut kasus suap dan gratifikasi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya rasa sayang sekali kalau yang terpilih nanti masih tersandung urusan hukum, akan menyulitkan kinerja lembaga negara dan menurunkan kualitas kepercayaan publik," ujar Puri saat dihubungi, Jumat (2/9/2016).

(baca: Jokowi Ajukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN ke DPR)

Puri menuturkan, seharusnya penunjukan pejabat negara oleh Presiden didasari pada aspek kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi.

Harus dipastikan, kata Puri, bahwa calon kepala BIN yang nantinya dipilih tidak bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah.

"Salah satu faktor penting untuk memilih seorang pimpinan suatu lembaga negara adalah dengan memperhatikan aspek integritas dan aspek kualitas," kata dia.

(baca: Komjen Sjafruddin Nilai Tepat Jokowi Usulkan Budi Gunawan Jadi Calon Kepala BIN)

Puri menambahkan, meskipun penetapan tersangka Budi Gunawan dibatalkan melalui putusan praperadilan, tetapi perkara tersebut dapat sewaktu-waktu dibuka kembali jika ditemukan bukti yang cukup kuat.

Penetapan tersangka Budi Gunawan dilakukan KPK ketika yang bersangkutan diproses menjadi calon Kapolri.

Setelah putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK melimpahkan perkara Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.

(baca: Polri Pastikan Tak Akan Lagi Gelar Perkara Kasus Budi Gunawan)

Kejagung kemudian melimpahkan ke Bareskrim Polri. Belakangan, Polri menganggap tidak ada bukti Budi Gunawan melakukan korupsi.

Meski DPR menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri dan penetapan tersangkanya dianggap tidak sah, Presiden Joko Widodo memilih melantik Jenderal (kini purnawirawan) Badrodin Haiti menjadi Kapolri.

Internal Polri kemudian memilih Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Presiden Jokowi kini mengusulkan Budi Gunawan untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso.