Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelesaian Konflik Papua Masih Terkendala Minimnya Pengetahuan Aparat Birokrasi

Kompas.com - 01/09/2016, 15:44 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, saat ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berupaya menyelesaikan konflik Papua dengan berbagai macam pendekatan.

Presiden Jokowi, kata Jaleswari, dengan tegas mengatakan bahwa pembangunan Papua harus dilakukan berdasarkan keunikan yang dimiliki masyarakat Papua.

"Papua tidak lagi dibangun dengan pendekatan keamanan, tapi melalui pendekatan kesejahteraan," ujar Jaleswari dalam sebuah diskusi bertajuk "Merumuskan Kebijakan Konstruktif dalam Upaya Penyelesaian Konflik Papua Menuju Papua Damai" di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

"Presiden Jokowi sudah menegaskan pembangunan Papua harus dilakukan dengan hati," kata dia.

Namun, menurut Jaleswari, pemerintah masih mengalami kendala dalam membahasakan keinginan Presiden Jokowi ke tingkatan birokrasi yang menjalankan kebijakan pemerintah.

Jaleswari menuturkan masih ada jajaran birokrasi yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah Papua. Ini membuat kebijakan pemerintah yang menggunakan pendekatan kesejahteraan itu terhambat.

(Baca juga: Tembak Mati Pelajar, Kinerja Polisi Papua Jadi Sorotan Istana)

Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan dialog yang mengangkat berbagai persoalan di Papua. Hal tersebut dilakukan agar seluruh jajaran pemerintahan bisa paham saat mengimplementasikan upaya penyelesaian konflik di Papua.

"Ada ketidaktahuan atau pengetahuan yang minim tentang Papua. Bagaimana ke-ajeg-an (kekakuan) tidak berubah ketika Jokowi bicara sesuatu yang baru soal Papua. Dialog diharapkan bisa melengkapi pengetahuan tentang Papua," ucapnya.

Jaleswari pun sependapat dengan pernyataan Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Gajah Mada, Profesor Dr Purwo Santoso yang menilai upaya penyelesaian konflik melalui kebijakan otonomi khusus tidak akan menyelesaikan akar masalah.

"Saat bicara soal Papua seringkali kita biacara soal uang. Dengan uang yang begitu besar tapi Papua tidak juga sejahtera. Uang bukan persoalan di Papua," tuturnya.

(Baca juga: Akademisi: Uang Tidak Menyelesaikan Masalah di Papua)

Kompas TV Jalan Diblokade, Lalin Bandara Sentani Macet
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com