Kompas.com - 01/09/2016, 15:44 WIB
Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani. Kristian ErdiantoDeputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, saat ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berupaya menyelesaikan konflik Papua dengan berbagai macam pendekatan.

Presiden Jokowi, kata Jaleswari, dengan tegas mengatakan bahwa pembangunan Papua harus dilakukan berdasarkan keunikan yang dimiliki masyarakat Papua.

"Papua tidak lagi dibangun dengan pendekatan keamanan, tapi melalui pendekatan kesejahteraan," ujar Jaleswari dalam sebuah diskusi bertajuk "Merumuskan Kebijakan Konstruktif dalam Upaya Penyelesaian Konflik Papua Menuju Papua Damai" di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

"Presiden Jokowi sudah menegaskan pembangunan Papua harus dilakukan dengan hati," kata dia.

Namun, menurut Jaleswari, pemerintah masih mengalami kendala dalam membahasakan keinginan Presiden Jokowi ke tingkatan birokrasi yang menjalankan kebijakan pemerintah.

Jaleswari menuturkan masih ada jajaran birokrasi yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah Papua. Ini membuat kebijakan pemerintah yang menggunakan pendekatan kesejahteraan itu terhambat.

(Baca juga: Tembak Mati Pelajar, Kinerja Polisi Papua Jadi Sorotan Istana)

Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan dialog yang mengangkat berbagai persoalan di Papua. Hal tersebut dilakukan agar seluruh jajaran pemerintahan bisa paham saat mengimplementasikan upaya penyelesaian konflik di Papua.

"Ada ketidaktahuan atau pengetahuan yang minim tentang Papua. Bagaimana ke-ajeg-an (kekakuan) tidak berubah ketika Jokowi bicara sesuatu yang baru soal Papua. Dialog diharapkan bisa melengkapi pengetahuan tentang Papua," ucapnya.

Jaleswari pun sependapat dengan pernyataan Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Gajah Mada, Profesor Dr Purwo Santoso yang menilai upaya penyelesaian konflik melalui kebijakan otonomi khusus tidak akan menyelesaikan akar masalah.

"Saat bicara soal Papua seringkali kita biacara soal uang. Dengan uang yang begitu besar tapi Papua tidak juga sejahtera. Uang bukan persoalan di Papua," tuturnya.

(Baca juga: Akademisi: Uang Tidak Menyelesaikan Masalah di Papua)

Kompas TV Jalan Diblokade, Lalin Bandara Sentani Macet
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.