Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/09/2016, 15:01 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju menilai, pembahasan revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan Komisi I DPR sangat tertutup.

Ia mengatakan, dari dua kali rapat kerja dan lima kali rapat oleh panitia kerja, tak satupun sidang digelar terbuka.

"Hal ini merupakan kemunduran dan menciderai semangat dari para pimpinan DPR untuk membuat DPR yang modern, transparan, dan akuntabel," kata Anggara, melalui keterangan tertulis, Kamis (1/9/2016).

Komisi I telah selesai membahas revisi UU ITE pada Selasa (30/8/2016) lalu.

Dari sejumlah kesepakatan dalam revisi UU itu, Anggara menilai, ada kemunduran dalam reformasi hukum pidana.

Menurut dia, banyak duplikasi ketentuan pidana yang ada dalam KUHP dengan yang ada di UU ITE maupun yang telah disepakati dalam RUU Perubahan UU ITE.

Anggara mencontohkan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik merupakan delik aduan dan merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

(Baca: Ancaman Pidana Pencemaran Nama Baik Diturunkan, RUU ITE Rampung Dibahas DPR)

Selain itu, pasal 27 ayat 4 UU ITE tentang pemerasan merujuk pada pasal 368 dan 369 KUHP.

"Hal ini tidak menjawab persoalan duplikasi tindak pidana karena ketentuan yang sama dalam KUHP masih mampu untuk menjangkau perbuatan yang dilakukan dengan medium internet. Problem yang terjadi adalah pasal-pasal pidana tersebut terbukti masih bersifat karet, multi intrepretasi dan gampang disalahgunakan," ujar Anggara. 

Ia mengatakan, terdapat kemunduran proses “fair trial” dalam ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam RUU Perubahan UU ITE.

Sebelumnya, proses penangkapan dan penahanan dalam UU ITE yang lama memerlukan izin dari Ketua Pengadilan (Pasal 43 ayat 6) dan ini menunjukkan kemajuan Indonesia dalam menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan kewajiban- kewajiban internasional Indonesia.

"Dengan menghilangkan ijin dari Ketua Pengadilan, maka penahanan yang sewenang-wenang akan sangat mudah dilakukan seperti yang selama ini telah terjadi," ujar Anggara.

Dalam rancangan RUU Perubahan UU ITE, dimasukkan ketentuan cyber bullying (perundungan di dunia siber) sebagai pidana pada Pasal 29.

Ia khawatir frasa cyber bullying dirumuskan secara bebas sehingga bertentangan dengan prinsip bahwa ketentuan hukum tidak multitafsir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota KPU-Bawaslu Harap DKPP Pulihkan Kepercayaan Publik akibat Isu Kecurangan Pemilu

Mantan Anggota KPU-Bawaslu Harap DKPP Pulihkan Kepercayaan Publik akibat Isu Kecurangan Pemilu

Nasional
Jelang Pemilu 2024, Jokowi Pesan TNI-Polri Jaga Kondusivitas dan Tak Ikut Politik Praktis

Jelang Pemilu 2024, Jokowi Pesan TNI-Polri Jaga Kondusivitas dan Tak Ikut Politik Praktis

Nasional
Jokowi Tugaskan TNI-Polri Jaga Industrialisasi, Berantas Praktik Tambang dan Ekspor Ilegal

Jokowi Tugaskan TNI-Polri Jaga Industrialisasi, Berantas Praktik Tambang dan Ekspor Ilegal

Nasional
Densus 88 Sebut Oknum Polisi yang Bunuh Sopir Taksi Online di Depok Sering Lakukan Pelanggaran

Densus 88 Sebut Oknum Polisi yang Bunuh Sopir Taksi Online di Depok Sering Lakukan Pelanggaran

Nasional
KG Media Hadirkan Gagas RI, Panggung bagi Anak Bangsa yang Punya Gagasan Besar untuk Indonesia

KG Media Hadirkan Gagas RI, Panggung bagi Anak Bangsa yang Punya Gagasan Besar untuk Indonesia

Nasional
Jokowi Minta TNI-Polri Punya Visi yang Sama, Jaga Hilirisasi Berjalan Baik

Jokowi Minta TNI-Polri Punya Visi yang Sama, Jaga Hilirisasi Berjalan Baik

Nasional
Tiba di PN Jakarta Barat, Enam Anak Buah Irjen Teddy Hadiri Sidang Lanjutan

Tiba di PN Jakarta Barat, Enam Anak Buah Irjen Teddy Hadiri Sidang Lanjutan

Nasional
Bubarnya GP Mania Sebelum Benar-benar Berjuang untuk Ganjar Pranowo...

Bubarnya GP Mania Sebelum Benar-benar Berjuang untuk Ganjar Pranowo...

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap 'Digas' DPR

RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap "Digas" DPR

Nasional
Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus 'Main Dua Kaki', Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus "Main Dua Kaki", Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Nasional
Ketua Komisi II DPR Bakal Dalami Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades dan Penghapusan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Bakal Dalami Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades dan Penghapusan Gubernur

Nasional
KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

Nasional
Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Nasional
Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.