Pemerintah Diminta Susun "Blueprint" Poros Maritim Dunia

Kompas.com - 31/08/2016, 14:03 WIB
Diskusi peluncuran buku 'Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21' di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (31/8/2016). Dimas Jarot BayuDiskusi peluncuran buku 'Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21' di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Penulis buku "Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21", Untung Suropati meminta pemerintah untuk membuat blueprint dari kebijakan Poros Maritim Dunia.

Menurut Untung, Poros Maritim Dunia banyak menimbulkan mis-interpretasi karena tidak adanya dokumentasi tertulis dari kebijakan tersebut.

"Bayangkan sebuah kebijakan nasional tanpa dokumen tertulis apa tidak menimbulkan mis-interpretasi?" ujar Untung, seusai peluncuran buku 'Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21', di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Mantan Kepala Divisi Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) ini, menjelaskan, konsep Poros Maritim Dunia selama ini kurang dipahami oleh berbagai instansi pemerintahan.

"Selama ini setiap kementerian dan lembaga cenderung menerjemahkan sendiri-sendiri Poros Maritim Dunia, antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Pertahanan misalnya," lanjut Untung.

Hal ini, menurut dia, menyebabkan strategi turunan dari Poros Maritim Dunia diterjemahkan berbeda di setiap instansi-instansi pemerintahan.

"Ini yang selama ini masih kurang dipahami. Jadi di dalam, kita membuat strategi turunan tidak mengadopsi dari induk Poros Maritim Dunia," kata Untung.

Untung menilai, selama belum ada blueprint mengenai Poros Maritim Dunia, kebijakan geopolitik ini hanya akan diinterpretasikan dangkal oleh instansi terkait.

Ia mengatakan, hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia di mata dunia internasional.

"Selama dan selagi poros maritim dan dunia diinterpretasikan secara dangkal, ya sampai kapanpun kita akan selalu menjadi bulan-bulanan bangsa asing," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X