Jokowi: Yang Dipotong Anggaran Perjalanan Dinas dan Biaya Rapat

Kompas.com - 30/08/2016, 22:29 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam World Islamic Ecomic Forum di JCC Senayan, Jakarta,  Selasa (2/8/2016). IhsanuddinPresiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam World Islamic Ecomic Forum di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pemotongan anggaran hingga penundaan transfer dana ke daerah tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Sebab, anggaran yang dipotong bukanlah belanja modal atau pun infrastruktur.

"Yang dipotong ini betul-betul yang tak efisien, perjalanan dinas, belanja barang yang tak perlu, kemudian biaya rapat-rapat yang juga terlalu besar," kata Jokowi di, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Jokowi meyakini target pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tetap tercapai. Menurut Jokowi, semuanya sudah dikalkulasikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Sesuai kalkulasi Menkeu terakhir tak akan mempengaruhi," ujar Jokowi.

Kepala Negara menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya 20 persen bergantung pada APBN. Sisanya, banyak sumber keuangan yang bisa dipakai untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

"Yang lain dari swasta, dari BUMN dari APBD, dari investasi yang masuk, dari arus modal yang masuk dari arus uang yang masuk. Banyak hal yang mempengaruhi," ucap Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah Jokowi memutuskan memotong anggaran Rp 133,8 triliun, sebanyak Rp 68,8 triliun dari jumlah tersebut adalah anggaran transfer ke daerah. 

Tak hanya itu, ada 169 daerah yang DAU-nya ditunda pemerintah dengan total senilai Rp 19,418 triliun.

Pemangkasan dan penundaan dilakukan karena realisasi penerimaan pajak tahun ini akan berada Rp 218 triliun di bawah target.

"Dari swasta, dari BUMN, dari APBD, dari investasi yang masuk, dari arus modal yang masuk, dari arus uang yang masuk, banyak hal yang mempengaruhi," ujar Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan untuk menaikkan besaran anggaran APBN-P 2016 yang dihemat, dari Rp 133,8 triliun menjadi Rp 137,6 triliun.

Penghematan tersebut terdiri dari pemotongan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 64,7 triliun serta penundaan penyaluran (carry-over) transfer daerah sebesar Rp 70,1 triliun.

Kompas TV Pemangkasan Anggaran Tekan Pertumbuhan Ekonomi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ke Azis Syamsuddin, Hakim: Hadapi Saja, Tak Usah Pendekatan ke Majelis Hakim

Ke Azis Syamsuddin, Hakim: Hadapi Saja, Tak Usah Pendekatan ke Majelis Hakim

Nasional
Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Nasional
UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

Nasional
PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

Nasional
Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Nasional
52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.