Kurang Peralatan dan Personel, Bakamla Diminta Tingkatkan Koordinasi dengan TNI AL

Kompas.com - 30/08/2016, 21:27 WIB
Menko Polhukam Wiranto saat ditemui di rumah dinasnya, jalan Denpasar, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2016). Kristian ErdiantoMenko Polhukam Wiranto saat ditemui di rumah dinasnya, jalan Denpasar, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah tengah meningkatkan upaya pengamanan di wilayah perairan Indonesia untuk menghindari peristiwa pembajakan kapal kembali terulang.

Namun dia mengakui saat ini Badan Keamanan Laut RI (Bakamla), salah satu institusi yang bertugas melakukan patroli, masih memiliki keterbatasan dari sisi kemampuan dan perlengkapan.

Menurut Wiranto keterbatasan itu memengaruhi Bakamla dalam menjalankan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

"Saat ini Bakamla memang kemampuannya masih terbatas dalam arti perlengkapan yang dia miliki terbatas," ujar Wiranto usai melakukan pertemuan dengan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2016).

Wiranto menuturkan, saat ini Bakamla hanya memiliki enam kapal laut. Itu tak sebanding dengan fungsi Bakamla yang bertanggungjawab menjaga keamanan seluruh wilayah perairan Indonesia.

Apalagi belakangan, tanggungjawab itu kian besar karena banyak terjadi terjadi tindak kejahatan seperti penangkapan ikan secara ilegal, keamanan transportasi laut dan pembajakan kapal.

"Masalah-masalah seperti itu semua kan berkaitan dengan tugas Bakamla," ungkapnya.

Wiranto pun berharap keterbatasan yang ada tidak mengurangi kinerja Bakamla dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

Dia berharap Bakamla bisa menjalin kerja sama dan meningkatkan koordinasi dengan TNI Angkatan Laut yang memiliki armada patroli laut yang lebih banyak.

Hal tersebut juga harus dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan antara Bakamla dan TNI AL.

"Tadi saya sampaikan, sementara ini harus rajin untuk koordinasi dengan lembaga lain terutama Angkatan Laut yang memiliki begitu banyak armada. Paling tidak mereka bisa koordinasikan kekuatan di laut dalam melakukan pengamanan," pungkasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X