Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Jusuf Kalla, Penyanderaan di Filipina Sudah Jadi Bisnis

Kompas.com - 30/08/2016, 14:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, maraknya kasus penyanderaan yang terjadi di perairan Filipina selatan bukan lagi disebabkan oleh kelompok bersenjata yang memiliki perbedaan ideologi.

Kasus tersebut lebih banyak terjadi lantaran penculikan sudah menjadi bisnis tersendiri.

“Jadi memang di Filipina selatan sudah jadi bisnis ini soal. Penetrasinya tidak bisa hanya dengan membayar ransum, tetapi memang harus lebih tegas,” kata Kalla saat memberikan sambutan kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhanas di Istana Wapres, Selasa (30/8/2016).

Kalla menegatakan, Pemerintah Filipina harus segera mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Kasus perampokan itu tentu akan berdampak terhadap jalur perdagangan batubara yang selama ini diimpor Filipina dari Indonesia.

(Baca: Presiden Filipina ke Indonesia, Penyanderaan Abu Sayyaf Akan Disinggung)

“Nanti Filipina juga susah, listrik bisa masalah karena Indonesia sulit untuk kirim batubara ke sana,” ujar dia.

Lebih jauh, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, bukan persoalan mudah menyelesaikan keberadaan kelompok bersenjata di negara itu.

Kalla mengaku pernah dimintai nasihat oleh Presiden Gloria Macapagal Arroyo untuk menyelesaikan persoalan kelompok bersenjata di Filipina. Permintaan itu disampaikan menyusul keberhasilan Indonesia menyelesaikan masalah kelompok bersenjata di Aceh.

“(Lalu) saya tanya berapa senjata yang dimiliki masyarakat kepada panglima di sana, dia bilang sejuta,” kata dia.

Menurut Kalla, jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah senjata yang dimiliki kalangan sipil di Indonesia. Oleh karena itu, wajar apabila Filipina cukup sulit mengatasi persoalan kelompok bersenjata di negara itu.

“Kalau sejuta senjata, susah. Sandera ini sebagai bisnis, jadi bukan soal ideologi,” ujar dia.

Kompas TV Militer Filipina Tewaskan 11 Anggota Abu Sayyaf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com