Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Handoko Gani
Analis Kebohongan

Analisis kebohongan, anggota tim ahli kepolisian untuk kasus kriminal tertentu, trainer korporasi dan pemerintahan, termasuk KPK. || www.handokogani.com || @LieDetectorID

Bolehkah Presiden Berbohong?

Kompas.com - 29/08/2016, 20:58 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Pertanyaan soal bolehkah presiden berbohong ini saya angkat karena terinspirasi artikel yang membahas kandidat presiden Amerika Serikat: Hillary Clinton dan Donald Trump. Keduanya dituduh sebagai capres yang suka berbohong oleh pihak lawannya.

Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda: Presiden mana-kah yang Anda pilih? Presiden yang tidak bisa berbohong atau Presiden yang tidak akan berbohong ?

Saya ingin Anda merenungkan penjabaran saya berikut ini.

Adakah orang yang lebih suka berbohong dari saya atau Anda? Pasti. Tapi dari mana kita tahu? Manusia sudah berbohong sejak usianya 2 tahun.

Anda, saya, pemimpin terpilih, ataupun capres yang kalah pernah berkali-kali melanggar janji selama hidup di dunia. Di sisi lain, hingga hari ini, tidak ada riset atau alat yang bisa menghitung jumlah kebohongan kita.

Dalam kaitannya dengan politik, bisakah kita menyatakan Pemimpin X adalah seorang pembohong? Tidak bisa. Karena alasan yang sama seperti di atas.

Lagipula, Anda dan saya hanya tahu kontrak/janji politik yang dibuka kepada publik. Kita tidak tahu kontrak/janji politik di balik layar. Darimana kita bisa tahu Capres X atau Pemimpin X adalah orang yang lebih banyak berbohong daripada Capres Y atau mantan Pemimpin X ?

Selanjutnya, apakah perkataan yang  tidak konsisten itu adalah suatu kebohongan? Misalnya soal banjir. Mengklaim kepada publik bahwa tidak ada terjadi banjir, namun akhirnya terjadi banjir setelah hujan seharian bisakah disebut sebagai kebohongan?

Menurut definisi bohong, pernyataan tersebut masih bisa dikategorikan sebagai pernyataan yang kepede-an atau mungkin “sesumbar”. Tetapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebohongan.

Mengapa demikian? Karena ketika menyatakan hal tersebut, sang pemimpin barangkali mendapat perhitungan dari para ahli bahwa tidak akan terjadi banjir.

Namun siapa sangka, terjadi hujan dengan curah hujan di atas rata-rata, yang tidak diprediksi oleh BMKG dan lembaga terkait lainnya. Atau ternyata di luar dugaan terjadi kebocoran di bendungan, atau hal-hal di luar perkiraan. Ini tentu tidak bisa disebut bohong.

Bohong itu mengetahui sesuatu namun memberikan pernyataan yang berbeda. Misalnya seorang pemimpin tahu bahwa ada potensi banjir, namun menyatakan bahwa tidak akan terjadi banjir bahkan genangan sekalipun.

Dalam konteks politik, bohong adalah ketika seorang kandidat mengumbar janji politik kepada publik tentang sesuatu yang sebetulnya dia sendiri tahu bahwa tidak bisa dilaksanakan, dia sendiri enggan melaksanakan, atau dia tahu betul bahwa itu hanya janji kosong demi menarik masyarakat memilih dirinya.

Tetapi bila seseorang  ternyata belum atau tidak berhasil mewujudkan janji politik yang ia buat karena adanya halangan yang tidak terkalkulasi sebelumnya, atau ternyata ada prioritas mendadak, maka secara definisi, ia tidak dikategorikan berbohong.

Adakah pemimpin terpilih yang tidak bisa berbohong? Tidak ada. Kalo ada yang klaim dirinya tidak bisa berbohong, dia sendiri sudah berbohong dengan pernyataannya ini.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com