Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham Sebut Polri yang Berwenang Jelaskan Video Freddy Budiman

Kompas.com - 29/08/2016, 12:51 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM telah menyerahkan video rekaman testimoni Freddy Budiman kepada Polri, Kamis (25/8/2016).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengaku sudah melihat isi video tersebut. Namun dia menolak membeberkan hal-hal yang dibicarakan Freddy dalam video tersebut. 

"Ya kan (video) saya lihat dong pasti sebelum saya serahkan," ujar Yasonna usai menghadiri Seminar "Masa Depan Indikasi Geografis di Indonesia" di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin (29/8/2016).

Menurut Yassona, pihak yang punya wewenang untuk mengungkap isi video maupun oknum aparat yang terlibat dalam peredaran narkotika adalah kepolisian. 

(Baca: Yasonna: Video Testimoni Freddy Budiman Tidak Akan Dibuka ke Publik)

Seperti diketahui, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengungkap adanya dugaan keterlibatan aparat Polri, TNI dan Badan Narkotika Nasional dalam peredaran narkotika yang dikendalikan Freddy. 

Haris mengaku, dirinya mendapat cerita keterlibatan aparat dari Freddy saat keduanya bertemu pada 2014. 

"Polri sebagai institusi yang berkompeten untuk mengusut. Saya sudah berikan ke Pak Kapolri (Jenderal Polisi Tito Karnavian) urusannya sekarang sama Kapolri, silakan tanya ke Kapolri," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan bahwa ada dua video yang diserahkan Kemenkumham kepada polisi. Satu video durasinya sangat pendek, sementara video lainnya cukup panjang.

"Berapa belasan menit setahu saya. (Video) Yang satu pendek sekali, lebih kurang mungkin satu menitan lebih, (video) satunya lagi di atas sepuluh menit," ujar Tito di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2016).

Ia mengatakan bahwa video itu berisi testimoni Freddy budiman sebelum dieksekusi hukuman mati.

"Intinya kira-kira dia menyampaikan curhatan dia lah dia bertobat, dia merasa bersalah selama ini, tapi dia juga mengatakan ada hal-hal yang berlebihan dituduh kan kepada dia. Misalnya, itu sebetulnya ada orang lain yang juga terlibat pelaku lain tapi kok yang kena saya saja, pelaku lain tidak," kata dia.

(Baca: Tak Bakal Dipublikasi, Ini Isi Video Freddy Budiman yang Direkam Ditjen Pas)

Di dalam video itu juga, lanjut Tito, tidak ada penyebutan nama-nama lembaga penegak hukum yang terlibat, seperti apa yang disebutkan Haris Azhar.

"Dia (Freddy di rekaman video) enggak nyebutkan nama-nama," kata dia.

Freddy merupakan bandar narkotika yang dieksekusi mati bersama tiga narapidana lain pada Jumat (29/7/2016).

Dua hari setelah eksekusi, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyebarkan cerita yang diklaimnya didapat dari Freddy.

Dalam tulisan berjudul "Cerita Busuk dari Seorang Bandit" itu mengungkap bahwa oknum Polri, TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai terlibat dalam peredaran narkotika jaringan Freddy.

Untuk membuktikan cerita itu, Polri membentuk tim investigasi yang diketuai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Dwi Prayitno. Bukan hanya Polri, TNI dan BNN juga membentuk tim serupa.

Kompas TV Video Freddy Budiman Diduga Berisi Nama Polisi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com