Kelebihan Anggaran Sertifikasi Guru Dinilai Cerminkan DPR Tak Jalankan Fungsi Anggaran

Kompas.com - 28/08/2016, 20:56 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam menilai Dewan Perwakilan Rakyat tidak menjalankan fungsi anggaran dalam membahas tunjangan sertifikasi guru. Tunjangan tersebut mengalami kelebihan alokasi anggaran sebesar Rp 23,3 triliun.

"Kami lihat ketika DPR menjalankan fungsi anggaran itu kan mestinya didukung dengan database yang kuat," kata Roy di kantor Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Menurut Roy, selama ini DPR hanya bergantung pada data-data yang dimiliki pemerintah. Padahal, kata dia, DPR telah dibekali dengan sekretariat, tenaga ahli yang diharapakan bisa memberikan data lain agar bisa menjadi pembanding data pemerintah.

"Di situlah letak bicara dalam konteks anggaran terjadi dialog antara DPR dan pemetintah. Ini menguji dan verifikasi data yang dihasilkan oleh pemerintah. Tapi selama ini DPR kebanyakan berharap data dari pemerintah," ucap Roy.

Roy menuturkan DPR seringkali berkilah bahwa data tersebut berasal dari pemerintah. Menurutnya, sikap seperti itu mencerminkan DPR yang tidak mau disalahkan.

"Mereka sering kali mengatakan bahwa 'pemerintah menyodorkan seperti ini kok datangnya' seolah mereka tidak mau disalahkan. Apapun alasannya, temuan terkait 23,3 triliun anggaran tunjangan sertifikasi guru, itu bagian dari kesalahan DPR," ucap Roy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, penundaan pengucuran tunjangan profesi guru dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penelusuran anggaran atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, pemerintah sedang melakukan penghematan besar-besaran untuk mencegah melebarnya defisit dana anggaran APBN-P 2016. Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih.

Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

"Jadi gurunya memang enggak ada atau gurunya ada, tetapi belum bersertifikat, itu tidak bisa kami berikan tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku) bagi mereka yang memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp 23,3 triliun sendiri," kata Sri Mulyani. (Baca: Anggaran Tunjangan Sertifikasi Guru Berlebih, DPR dinilai Lemah Peroleh Data)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

Nasional
Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

Nasional
Saat Soeharto Kalahkan 'Rambo' di Lapangan Golf...

Saat Soeharto Kalahkan "Rambo" di Lapangan Golf...

Nasional
UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.