Kelebihan Anggaran Sertifikasi Guru Dinilai Cerminkan DPR Tak Jalankan Fungsi Anggaran

Kompas.com - 28/08/2016, 20:56 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam menilai Dewan Perwakilan Rakyat tidak menjalankan fungsi anggaran dalam membahas tunjangan sertifikasi guru. Tunjangan tersebut mengalami kelebihan alokasi anggaran sebesar Rp 23,3 triliun.

"Kami lihat ketika DPR menjalankan fungsi anggaran itu kan mestinya didukung dengan database yang kuat," kata Roy di kantor Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Menurut Roy, selama ini DPR hanya bergantung pada data-data yang dimiliki pemerintah. Padahal, kata dia, DPR telah dibekali dengan sekretariat, tenaga ahli yang diharapakan bisa memberikan data lain agar bisa menjadi pembanding data pemerintah.

"Di situlah letak bicara dalam konteks anggaran terjadi dialog antara DPR dan pemetintah. Ini menguji dan verifikasi data yang dihasilkan oleh pemerintah. Tapi selama ini DPR kebanyakan berharap data dari pemerintah," ucap Roy.

Roy menuturkan DPR seringkali berkilah bahwa data tersebut berasal dari pemerintah. Menurutnya, sikap seperti itu mencerminkan DPR yang tidak mau disalahkan.

"Mereka sering kali mengatakan bahwa 'pemerintah menyodorkan seperti ini kok datangnya' seolah mereka tidak mau disalahkan. Apapun alasannya, temuan terkait 23,3 triliun anggaran tunjangan sertifikasi guru, itu bagian dari kesalahan DPR," ucap Roy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, penundaan pengucuran tunjangan profesi guru dilakukan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penelusuran anggaran atas dana transfer ke daerah tahun anggaran 2016.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, pemerintah sedang melakukan penghematan besar-besaran untuk mencegah melebarnya defisit dana anggaran APBN-P 2016. Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih.

Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

"Jadi gurunya memang enggak ada atau gurunya ada, tetapi belum bersertifikat, itu tidak bisa kami berikan tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku) bagi mereka yang memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp 23,3 triliun sendiri," kata Sri Mulyani. (Baca: Anggaran Tunjangan Sertifikasi Guru Berlebih, DPR dinilai Lemah Peroleh Data)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Nasional
KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

Nasional
Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Nasional
Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Nasional
UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Nasional
UPDATE: 291.460 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,84 Persen

UPDATE: 291.460 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,84 Persen

Nasional
Muhaimin Iskandar: Kalau Kader PKB Semangat Mencalonkan Saya Jadi Capres Itu Wajar

Muhaimin Iskandar: Kalau Kader PKB Semangat Mencalonkan Saya Jadi Capres Itu Wajar

Nasional
UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

Nasional
UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.