Komisi X DPR Minta Pemerintah Klarifikasi Ulang Data Guru Tersertifikasi

Kompas.com - 28/08/2016, 16:46 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah untuk mengklarifikasi ulang data jumlah guru tersertifikasi di Indonesia.

Hal ini menyusul rencana pemerintah yang memangkas penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp 23,353 triliun, karena dianggap overbudget.

Menurut Riefky, jumlah guru tersertifikasi yang dikemukakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berbeda dengan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada saat raker dengan Komisi X pada 16 Juni 2016.

Berdasarkan data yang dikemukakan Riefky, data Menkeu mengenai guru terserifikasi sebanyak 1.221.947 orang. Sedangkan dari data Kemendikbud sebesar 1.638.240 orang hingga 2015.

"Ada perbedaan sejumlah 416.473 guru. Suatu jumlah yang sangat signifikan," ujar Riefky dalam rilis persnya di Jakarta, Minggu (28/8/2016).

Riefky menambahkan, kedua data tersebut juga berbeda bila disandingkan dengan data pokok pendidikan dasar dan menengah per 27 Agustus 2016.

Data pokok dari laman resmi Kemendikbud tersebut memaparkan rekap total guru nasional semester ganjil 2016/2017 berjumlah 1.648.237 orang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sampai di sini ada tiga data yang berbeda. Mana data yang benar?" ucap Riefky.

Riefky juga mempertanyakan pernyataan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud mengenai kenaikan TPG pada saat pembahasan RAPBN 2016.

Berdasarkan data yang dikemukakan Riefky, pada tahun 2016 akan ada 166 ribu guru disertifikasi. Hal ini memperlihatkan sampai dengan tahun 2016 akan ada 1,8 juta guru yang tersertifikasi.

"Dengan data ini, ada perbedaan 600 ribu guru yang tersertifikasi antara data Kemendikbud dengan Kemenkeu," ucap Riefky.

Menurut Riefky, rencana penundaan anggaran TPG oleh pemerintah sepatutnya disikapi tidak sekadar dengan alasan salah hitung.

"Ada persoalan lebih serius yang terlebih dahulu harus dijelaskan, yaitu tentang perbedaan data jumlah guru antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," kata Riefky.

Kompas TV Pemangkasan Anggaran Tekan Pertumbuhan Ekonomi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.