Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AJI Berikan Tasrif Award kepada Forum LGBTIQ dan IPT 1965

Kompas.com - 27/08/2016, 03:53 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memberikan penghargaan Tasrif Award kepada kelompok-kelompok yang dinilai memperjuangkan kebebasan berekspresi di Indonesia.

Menurut Ketua AJI Suwarjono, tema peringatan hari ulang tahun ke-22 AJI, "Media, Ekspresi, Keberagaman” merupakan bentuk keprihatinan AJI atas maraknya tindakan antikeberagaman, intoleransi, dan antipluralisme pada 2016.

“AJI tidak ingin kehidupan berdemokrasi tercabik-cabik oleh sekelompok masyarakat. Masyarakat harus terus diingatkan pentingnya pluralisme,” ujar Suwarjono, saat peringatan HUT ke-22 tahun AJI, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Alasan pemilihan tema kebebasan berekspresi karena banyaknya pelarangan dan pembubaran, seperti pelarangan pemutaran film dan peredaran penerbitan pers kampus, pembubaran pertunjukan seni di Bandung, hingga aksi intoleran yang menyerang tempat ibadah.

"Kebebasan berekspresi, sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur dalam Pasal 19 DUHAM dan Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945. Di dalamnya mencakup dua hal mendasar, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk berekspresi," kata Suwarjono.

Pada peringatan ulang tahunnya kali ini, AJI memberikan penghargaan Tasrif Award kepada Forum Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual dan Queer (LGBTIQ) yang terdiri dari sejumlah organisasi, individu dan kelompok yang memperjuangkan LGBT di Indonesia.

Penghargaan juga diberikan kepada Kelompok International People Tribunal (IPT) 1965 yang terdiri dari para korban, peneliti, advokat, praktisi hukum dan sejumlah organisasi yang peduli terhadap penyelesaian tragedi 1965.

“Sesuai dengan spirit kebebasan berekspresi, tahun ini AJI memberikan penghargaan Tasrif Award kepada pejuang-pejuang kebebasan berekspresi serta mereka yang tak lelah mencari dan menegakkan keadilan,” kata Ketua Panitia HUT AJI, A. B. Kurniawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com