Ketua DPR Pastikan Sekolah Parlemen Tidak Bertabrakan dengan Prinsip Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin memastikan Sekolah Parlemen tak akan tumpang tindih dengan sekolah atau pendidikan politik yang digagas masing-masing partai politik.

Ide Sekolah Parlemen dicetuskan oleh Ade sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan.

"Sangat tidak tumpang tindih," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Ade meyakini, setiap legislator nantinya dapat memiliki kualitas yang baik selama ada ketegasan pada pola rekrutmen dan sistem rekrutmen yang baik. Rekrutmen tersebut meliputi kelompok masyarakat, artis, tentara, polisi, akademisi, aktivis, dan unsur lainnya.

"Tentu kriteria kualitasnya, individu yang mumpuni, yang kedua tingkat elektabilitasnya. Tapi begitu mau masuk dewan tetep yang bersangkutan apalagi yang baru tetap membutuhkan pendidikan. Persiapan menjadi anggota parlemen yang baik," tutur dia.

(Baca: Gagasan Sekolah Parlemen, Mendesakkah?)

Salah satu anggota dewan yang mengkhawatirkan Sekolah Parlemen nantinya akan tumpang tindih dengan pendidikan politik di partai adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay.

Standardisasi legislator yang menjadi salah satu tujuan gagasan Sekolah parlemen menurutnya juga perlu dirumuskan. Sebab, setiap partai memiliki ideologi dan garis perjuangan masing-masing.

"Kami di PAN pun sudah ada sekolah kader politik. Sekolah politik kami, sudah ada jauh hari sebelum gagasan ini digulirkan. Hanya saja, pesertanya memang dari kalangan muda yang baru berinteraksi dengan politik. Mungkin, lima sampai sepuluh tahun lagi mereka sudah siap didistribusikan untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi kita," tutur Anggota Komisi IX itu.

(Baca: DPR Ingin Bentuk Sekolah Parlemen)

"Termasuk dalam hal legislasi, masing-masing partai punya pandangan sendiri-sendiri. Secara epistemoligis, kelihatannya agak sulit merumuskan standar baku bagi semua parpol," kata dia.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Arsul mengatakan, partainya memiliki pendidikan semacam sekolah politik yang juga menjadi persyaratan bagi kader yang mau menjadi legislator.

"Di PPP syarat untuk bisa dicalonkan lagi adalah sudah mengikuti itu. Misalnya juga, anggota legislasi, harus sudah mengikuti kursus satu atau dua kali," ucap Anggota Komisi III itu.