Ketua DPR Pastikan Sekolah Parlemen Tidak Bertabrakan dengan Prinsip Parpol

Kompas.com - 26/08/2016, 12:23 WIB
Ketua DPR Ade Komaruddin saat ditemui di Menara 165, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua DPR Ade Komaruddin saat ditemui di Menara 165, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin memastikan Sekolah Parlemen tak akan tumpang tindih dengan sekolah atau pendidikan politik yang digagas masing-masing partai politik.

Ide Sekolah Parlemen dicetuskan oleh Ade sebagai upaya peningkatan kualitas anggota dewan.

"Sangat tidak tumpang tindih," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Ade meyakini, setiap legislator nantinya dapat memiliki kualitas yang baik selama ada ketegasan pada pola rekrutmen dan sistem rekrutmen yang baik. Rekrutmen tersebut meliputi kelompok masyarakat, artis, tentara, polisi, akademisi, aktivis, dan unsur lainnya.

"Tentu kriteria kualitasnya, individu yang mumpuni, yang kedua tingkat elektabilitasnya. Tapi begitu mau masuk dewan tetep yang bersangkutan apalagi yang baru tetap membutuhkan pendidikan. Persiapan menjadi anggota parlemen yang baik," tutur dia.

(Baca: Gagasan Sekolah Parlemen, Mendesakkah?)

Salah satu anggota dewan yang mengkhawatirkan Sekolah Parlemen nantinya akan tumpang tindih dengan pendidikan politik di partai adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay.

Standardisasi legislator yang menjadi salah satu tujuan gagasan Sekolah parlemen menurutnya juga perlu dirumuskan. Sebab, setiap partai memiliki ideologi dan garis perjuangan masing-masing.

"Kami di PAN pun sudah ada sekolah kader politik. Sekolah politik kami, sudah ada jauh hari sebelum gagasan ini digulirkan. Hanya saja, pesertanya memang dari kalangan muda yang baru berinteraksi dengan politik. Mungkin, lima sampai sepuluh tahun lagi mereka sudah siap didistribusikan untuk ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi kita," tutur Anggota Komisi IX itu.

(Baca: DPR Ingin Bentuk Sekolah Parlemen)

"Termasuk dalam hal legislasi, masing-masing partai punya pandangan sendiri-sendiri. Secara epistemoligis, kelihatannya agak sulit merumuskan standar baku bagi semua parpol," kata dia.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Arsul mengatakan, partainya memiliki pendidikan semacam sekolah politik yang juga menjadi persyaratan bagi kader yang mau menjadi legislator.

"Di PPP syarat untuk bisa dicalonkan lagi adalah sudah mengikuti itu. Misalnya juga, anggota legislasi, harus sudah mengikuti kursus satu atau dua kali," ucap Anggota Komisi III itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Nasional
UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

Nasional
Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X