Gagasan Sekolah Parlemen, Mendesakkah?

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Anggota Komisi III, Arsul Sani, menilai pembangunan kapasitas anggota dewan memang diperlukan. Namun, nama dan formatnya perlu dikaji kembali apakah memang berbentuk Sekolah Parlemen atau bukan.

Mengenai anggaran, Arsul menaksir tak akan begitu besar. Meski turut melibatkan DPRD se-Indonesia, tetapi yang dibutuhkan hanyalah biaya penyelenggaraan di pusat.

"Di DPRD ada biaya perjalanan dinas. Yang dibutuhkan biaya penyelenggaraan yang di sini saja. Enggak terlalu besar," tutur Arsul.

Respons kritik publik

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, gagasan tersebut dilontarkan Ade Komarudin sebagai bentuk respons dari kritikan publik terhadap kinerja dewan yang sering dianggap tak memuaskan. Urgensi sekolah parlemen pun dipertanyakan. Apalagi Ade menargetkan agar program tersebut bisa berjalan mulai tahun ini.

Menurut Lucius, sekolah parlemen adalah sebuah gagasan positif. Hanya saja, tak bisa dilakukan tergesa-gesa karena dikhawatirkan malah akan mendapatkan hasil yang minimal.

Jika terburu-buru, justru berpotensi menimbulkan persepsi di publik bahwa program ini merupakan proyek-proyekan DPR. Ia mengakui kualitas anggota dewan, terlebih DPR, tak merata bahkan nyaris tanpa kualifikasi tertentu. Terkadang, hanya karena memiliki uang atau popularitas, banyak orang yang bisa menjadi calon legislatif.

"Ini masalah laten parpol dan tak bisa DPR saat ini ingin menebus kesalahan parpol itu dengan membuat sekolah parlemen," ujar Lucius.

Jika mau tetap dilaksanakan, Lucius mengusulkan agar gagasan sekolah parlemen dilemparkan sebagai wacana terbuka untuk mendiskusikan tata kelola parlemen yang efektif dan efisien demi meningkatkan kinerja anggota dewan.

Ia pun berpendapat, sekolah parlemen semestinya ditujukan bagi mereka yang belum menjadi anggota parlemen, tetapi punya minat atau cita-cita menjadi anggota DPR. Oleh karena itu, lebih tepat sekolah ini diinisiasi oleh pantai politik dalam rangka kaderisasi dan pendidikan politik kader masing-masing.

"Sudah terpilih menjadi anggota DPR maka waktunya untuk bekerja bukan malah sibuk sekolah lagi. Karena kalau masih sibuk sekolah, terus kapan mau kerja?" kata Lucius.