Calon Hakim Tipikor Ini Akui Pernah Diperiksa KPK

Kompas.com - 25/08/2016, 17:47 WIB
Calon Hakim Ad-hoc Tipikor Dermawan S Djamian saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kamis (25/8/2016). IhsanuddinCalon Hakim Ad-hoc Tipikor Dermawan S Djamian saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kamis (25/8/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Hakim Ad-hoc Tindak Pidana Korupsi Dermawan S Djamian mengakui dirinya pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Dermawan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Sejumlah anggota Komisi III meminta klarifikasi Dermawan perihal kabar dirinya yang pernah diperiksa penyidik KPK.

"Saya pernah dipanggil oleh KPK pada tahun 2007-2008," kata Dermawan.

Saat itu, Dermawan menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan di Mahkamah Agung.

(Baca: Calon Hakim Tipikor Ini Setuju Koruptor Tak Dipenjara, asal Kembalikan Harta yang Dikorupsi)

Pemanggilan itu, lanjut dia, dilakukan karena KPK mendapat laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan mengenai adanya biaya perkara di MA.

"Saya tiga kali dipanggil ke KPK dan dua kali ke MA," kata Dermawan. Kepada penyidik KPK, Dermawan pun mengaku menyampaikan pembukuan keuangan di Mahkamah Agung.

"Mereka pun bisa memahami soal biaya perkara ini," ucapnya.

Selain Djamian, Komisi III pada hari ini menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan kepada satu calon hakim Ad-hoc Pengadilan Tipikor lainnya, Marsidin Nawawi.

Selanjutnya Komisi III juga akan menguji lima calon Hakim Agung, yakni Setyawan Hartono , Panji Widagdo, Ibrahim, Edi Riadi dan Hidayat Manao.

 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Nasional
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Nasional
Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Nasional
Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Nasional
PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X