Pesan dari Intonasi Suara Presiden

Positif

Menanggapi analisis Handoko, anggota Tim Komunikasi Presiden Joko Widodo, Sukardi Rinakit, mengatakan cara Presiden menyampaikan pidato tidak lepas dari kondisi yang kini sedang berlangsung.

Ketika Presiden berhenti sejenak sebelum mengucapkan kata "amnesti pajak", menurut Sukardi, Presiden justru ingin memberi penekanan.

Presiden berhenti sejenak karena barangkali teringat uang tebusan wajib pajak masih minim sehingga ia perlu menekankan pentingnya program tersebut bagi keseimbangan keuangan negara. Namun, kata Sukardi, boleh-boleh saja ada orang yang mempunyai penilaian berbeda.

"Ruang untuk salah dan benar menginterpretasikan pidato Presiden sama-sama besar," katanya.

Secara terpisah, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai pidato Presiden dibingkai dengan nada positif. Hal itu terlihat dengan kalimat-kalimat yang bicara mengenai pembangunan nasional. Hamdi memaklumi hal itu karena Presiden dinilai ingin membangun optimisme rakyat.

Akan tetapi, lanjut Hamdi, tidak salah jika Presiden menyelipkan persoalan yang sedang dihadapi pemerintah saat ini sehingga masyarakat ikut merasakan kesulitan yang terjadi. Namun, porsi ini sangat kecil.

"Ini persoalan pilihan. Barangkali saat ini lebih penting membangun optimisme karena mungkin pada hari-hari ini lebih mudah melarutkan orang dalam kegamangan dan keluhan hidup," kata Hamdi.

Dalam pidato yang disampaikan di hadapan anggota DPR dan DPD itu, Presiden memfokuskan pada tiga hal, yaitu pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Masalah itu dapat diselesaikan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia, serta deregulasi dan debirokratisasi.

Mutsuhito Solin, pengajar bahasa pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan, menggarisbawahi persoalan reformasi birokrasi yang disebut Presiden bahwa pemerintah "mendorong" terwujudnya program itu.

Kata "mendorong" pada kalimat itu seharusnya dapat diganti dengan "melaksanakan" sebab pemerintah yang menjadi subyeknya.

Momen penting

Munculnya sejumlah sorotan terhadap pidato Presiden terkait peringatan proklamasi kemerdekaan adalah hal yang wajar. Pasalnya, materi pidato tersebut ditunggu banyak kalangan. Mantan Menteri Penerangan (era Presiden Soekarno) Muhammad Yamin mengatakan pidato kenegaraan Presiden menjadi momen untuk memelihara berkobarnya api revolusi dan jiwa proklamasi. Pidato kenegaraan presiden dapat memberi api baru, memberi dorongan dan kekuatan baru bagi rakyat.

"Bung Karno telah menghantam rasa rendah diri, semangat patah dan sangsi kepada kekuatan sendiri, untuk dirombak menjadi rasa yang mampu menciptakan prestasi besar," kata M Yamin, seperti yang tertulis dalam buku berjudul Dari Proklamasi sampai Takari (tahun berdikari)" yang diterbitkan Badan Penerbit Prapantja dan ditandatangani Presiden Soekarno, 28 Agustus 1965.

Dari 21 pidato Bung Karno yang ada di buku itu, lima di antaranya disampaikan tanpa judul, yakni periode 1945-1949. Pidato pertama saat memproklamasikan Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta. Pidato kemerdekaan 1946-1949 digelar di Gedung Agung Yogyakarta.

Mulai tahun 1950, Bung Karno selalu memberi judul pidatonya yang sebagian besar dilakukan di Istana Merdeka. Namun, pada 17 Agustus 1963, Bung Karno menyampaikan pidatonya di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Saat menjabat Presiden, Soekarno selalu menyampaikan pidato peringatan proklamasi di depan rakyat, bukan wakil rakyat. Setelah itu, hingga saat ini pidato peringatan untuk memperingati hari kemerdekaan dilakukan di hadapan wakil rakyat. (ANDY RIZA HIDAYAT)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Agustus 2016, di halaman 5 dengan judul "Pesan dari Intonasi Suara Presiden".