Kompas.com - 25/08/2016, 05:28 WIB
Penulis Bayu Galih
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar kini menghitung hari untuk bisa menghirup udara bebas dan keluar dari Lapas Tangerang.

Antasari yang merupakan terpidana kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain, akan bebas setelah mendapat sejumlah remisi, setelah menjalani vonis 18 tahun pada 2009 silam.

Meski begitu, Antasari masih dapat mengingat sejumlah kejanggalan yang membuat dia yakin ada rekayasa dalam kasusnya. Setidaknya ada tiga kejanggalan yang diingat Antasari.

Pertama, Antasari menilai ada dua tim eksekutor dalam penembakan yang menewaskan Nasrudin Zulkarnain. Adapun, tim kedua yang menembak dan mengeksekusi pembunuhan hingga saat ini tidak pernah terungkap ke publik.

"Yang dipenjara 17 tahun itu cuma menodong pistol. Yang menembak yang di belakang. Saya tahu semua, Allah yang akan buka," kata Antasari, dalam acara "Mata Najwa" yang ditayangkan Metro TV, Rabu (24/8/2016) malam.

Meski begitu, kehadiran adanya dua tim eksekutor itu sudah dibantah oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Muhamad Iriawan, yang saat itu masih berpangkat Komisaris Besar.

"Kedua, adanya keterangan Williardi," ucap Antasari.

Antasari menduga keterangan yang disampaikan Williardi Wizard dalam persidangan sebagai penguat ada rekayasa dalam kasusnya.

Williardi, mantan Kapolres Jakarta Selatan yang juga jadi terpidana dalam kasus pembunuhan berencana itu, pernah membantah semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan.

Tidak hanya itu, bahkan Williardi dalam persidangan pernah menyebut rekayasa itu dibuat dengan Antasari sebagai sasaran.

Adapun, kejanggalan ketiga adalah soal barang bukti peluru yang digunakan dalam penembakan. Peluru yang ditemukan adalah 9 milimeter, sedangkan barang bukti yang diajukan dalam pengadilan adalah kaliber 38.

"Mana bisa masuk?!" kata Antasari.

Bahkan, dalam persidangan ahli forensik Mun'im Idris mengaku ada pihak yang mendatanginya dan meminta untuk mengubah keterangan soal peluru yang ditemukan. Hal ini juga diungkap pengacara Antasari, Maqdir Ismail.

"Tidak menyebut nama, tapi dia menyebut pangkat. Kombes," kata Maqdir, juga dalam acara "Mata Najwa".

Atas sejumlah kejanggalan itu, Antasari pun yakin banyak rekayasa dalam kasusnya.

"Pada akhirnya yang tidak ada, diada-adakan, rekayasa kan?" ujar Antasari.

Kompas TV Antasari: Lebih Berat Menjadi Pimpinan KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.