Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Sayangkan Operasi Militer Filipina Tak Dikoordinasikan dengan RI

Kompas.com - 24/08/2016, 17:40 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menyayangkan militer Filipina yang tak berkoordinasi sebelum menggempur wilayah Abu Sayyaf. 

Padahal sejumlah WNI masih disandera kelompok militan itu. 

Menurut Hanafi, operasi militer tanpa koordinasi itu membuat risiko pembebasan WNI semakin tinggi.

Kelompok Abu Sayyaf tentu akan meningkatkan kesiagaan pasca-kaburnya dua sandera WNI tersebut.

(Baca: Menhan: Militer Filipina Lumpuhkan Separuh Kekuatan Kelompok Abu Sayyaf)

"Sebenarnya kalau (Filipina) melakukan operasi militer itu, sanderanya harus bebas dulu, kecuali kalau memang Indonesia ini pemerintahnya sudah punya toleransi bahwa nanti risiko sandera mati itu mereka siap," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Hanafi menjelaskan pendekatan militer terhadap kelompok Abu Sayyaf yang dilakukan oleh Filipina seharusnya dikoordinasikan lebih dahulu dengan Indonesia.

Hal ini dimaksudkan agar sandera WNI terlebih dahulu diselamatkan sebelum serangan militer Filipina dilakukan.

"Indonesia punya kedekatan dengan Filipina, bahkan kita ini juga sudah menyekolahkan 30 siswa keluarga Abu Sayyaf di Aceh. Itu juga harusnya taken into account oleh pemerintah Filipina, sehingga sandera kita bebas dulu baru silakan mau joint military operation atau sendirian menghabisi Abu Sayyaf," lanjut Hanafi.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bebasnya dua orang sandera, Mohammad Sofyan dan Ismail adalah kerja dari Pemerintah Filipina yang mempunyai komitmen membebaskan sandera.

Menurutnya, dua WNI berhasil lolos saat militer Filipina melakukan pengepungan.

(Baca: Menhan: Presiden Filipina Bilang kalau Kelompok Abu Sayyaf Tak Menyerah Akan Dihabisi)

Sementara itu Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan proses pemulangan Muhamad Sofyan dan Ismail.

Menurut Retno, Duta Besar RI untuk Filipina di Manila sejak sudah berada di kota Zamboanga untuk bertemu dan memastikan kondisi dua WNI tersebut.

Retno menuturkan, pihak otoritas Filipina dan perwakilan pemerintah Indonesia masih melakukan wawancara terhadap dua WNI.

Hal tersebut dilakukan untuk menggali lebih lanjut mengenai informasi lengkap yang dibutuhkan dalam proses pembebasan sandera yang lain.

"Kedua WNI tersebut berada dalam kondisi sehat dan proses pemulangan sedang dipersiapkan," ujar Retno saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2016).

Kompas TV Abu Sayyaf Aancam Eksekusi Mati Sandera
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com