Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Badan Restorasi Gambut Siapkan "Roadmap" Investasi

Kompas.com - 24/08/2016, 15:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Restorasi Gambut menyiapkan roadmap investasi guna mengatasi persoalan lahan gambut yang terbakar.

Roadmap itu nantinya akan dipresentasikan kepada para investor ketika Kalla bertandang ke markas Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan depan.

"Pak JK memberikan arahan untuk bagaimana cara menjual program restorasi gambut kepada investor internasional," ujar Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, usai bertemu Kalla di Kantor Wapres, Rabu (24/8/2016).

"Jadi kami diberikan arahan, tolong siapkan ini hitung-hitungan ini, siapkan bahan ini, nanti kita presentasikan ke New York," kata dia.

Setidaknya, kata Nazir, ada 6 juta hektar lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan beberapa waktu lalu, baik itu dalam kondisi rusak berat maupun rusak ringan.

Program restorasi gambut yang tengah digarap BRG tak hanya sebatas menyasar pada pemulihan ekosistem gambut agar tidak mudah terbakar.

"Tapi juga sekarang membayangkan juga kegiatan inisiatif ini melibatkan kegiatan bisnis, investasi, baik dari luar negera maupun dari Indonesia. Sehingga menciptakan peluang bisnis baru,” ujarnya.

BRG sendiri telah menjalin komunikasi dengan sejumlah investor dari luar negeri.

Namun, mereka menunggu paket kebijakan seperti apa yang ditawarkan pemerintah kepada para investor itu, termasuk lokasi mana saja yang bisa digarap dan apa saja keuntungan yang akan diberikan.

Menurut Nazir, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh investor jika mereka bersedia berinvestasi.

Pertama, jika program restorasi yang dijalankan berhasil, maka keuntungan yang diperoleh dari hasil tanaman dapat dibagi sesuai presentase yang telah disepakati.

Adapun tanaman yang nantinya akan ditanam seperti sagu untuk bahan baku produksi atau sorgum untuk makanan ternak.

Kedua, kata dia, investor juga bisa mendapat keuntungan dari nilai tukar karbon.

Beberapa waktu lalu pemerintah Norwegia telah bekerja sama dengan Indonesia di dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD++).

Pemerintah Norwegia siap menggelontorkan anggaran 1 miliar dollar AS apabila Indonesia mampu menghasilkan karbon dari lahan gambut terbakar yang telah direstorasi.

"Ketika dia (investor) mampu menaikkan kembali muka air gambut, itu tinggal dikalkulasi. Naik 1 cm itu setara dengan sekian ton karbon, naik 2 cm setara dengan sekian," ujarnya.

Kompas TV Kebakaran Lahan Gambut di Riau Terus Meluas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com