Kompas.com - 24/08/2016, 11:53 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menjelaskan soal laporan polisi terhadap Koordinator Kontras Haris Azhar atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Konferensi pers dilakukan di kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu (3/8/2016). Ambaranie Nadia K.MKepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menjelaskan soal laporan polisi terhadap Koordinator Kontras Haris Azhar atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Konferensi pers dilakukan di kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, tim gabungan pencari fakta telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait video testimoni Freddy Budiman.

Nantinya video tersebut akan diserahkan langsung Yasonna ke Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

"Dari hasil pembicaraan itu dari Kemenkumham videonya akan disampaikan ke pimpinan Polri. Nanti akan disampaikan resmi oleh menteri," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Kemarin, tim gabungan hendak mendatangi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham yang merekam video Freddy untuk meminta salinannya.

(Baca: Kepala BNN Sebut Haris Akan Beri Informasi soal Pengakuan Freddy Budiman)

Namun, ternyata video tersebut sudah berada di tangan Yasonna, sehingga koordinasi harus dilakukan antarpimpinan lembaga.

Hingga saat ini, tim gabung belum menonton video tersebut. "Belum dapat kesempatan (nonton). Jadi setelah penyerahan itu, baru bisa dilaksanakan (menonton) sama-sama dengan tim," kata Boy.

Tim gabungan ingin mengetahui secara utuh isi video tersebut dan membuktikan apakah video itu hanya berisi testimoni Freddy mengenai program pembinaan lapas atau juga menyinggung soal masalah yang kini tengah ditangani tim gabungan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi mengaku pihaknya sempat membuat video yang berisi testimoni Freddy.

Akbar mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari kepala Lapas Nusakambangan mengenai perubahan sikap Freddy yang signifikan.

Menurut dia, video tersebut hanya menampilkan seputar kegiatan pembinaan selama di lembaga pemasyarakatan Nusakambangan.

Termasuk perubahan sikap Freddy yang dianggap sudah jauh lebih baik menjelang eksekusi mati.

Para terpidana lain yang menghuni lapas Nusakambangan juga dimintai testimoninya. Namun, hanya sekilas dan tidak berdurasi panjang seperti Freddy.

"Ini kan menarik, yang dulu bandar narkoba, main perempuan, sekarang bisa berubah," kata Akbar.

(Baca: Tim Gabungan Akan Koordinasi soal Video Freddy Budiman ke Yasonna Laoly)

Akbar memastikan dalam video tersebut tak terkait soal cerita Freddy kepada Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar.

"Saya jamin tidak ada (omongan) soal kasus hukumnya. Kalaupun ada, tidak kami rekam," kata Akbar.

Freddy merupakan bandar narkotika yang dieksekusi mati bersama tiga narapidana lain pada Jumat (29/7/2016). Dua hari setelah eksekusi, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyebarkan cerita yang diklaimnya didapat dari Freddy.

Dalam tulisan berjudul "Cerita Busuk dari Seorang Bandit" itu mengungkap bahwa oknum PolriTNI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai terlibat dalam peredaran narkotika jaringan Freddy. 

Untuk membuktikan cerita itu, Polri membentuk tim investigasi yang diketuai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Dwi Prayitno. Bukan hanya di Polri, tim juga dibentuk TNI untuk menelusuri informasi itu. 

 

Kompas TV Ujung Tim Pencari Fakta- Satu Meja

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

Nasional
Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

Nasional
Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

Nasional
Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Persiapan Arus Balik, Menhub Usul Pelaku Perjalanan Darat Dapat Vaksin Covid-19 Gratis

Nasional
OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

OTT KPK Dipimpin Pegawai Tak Lolos TWK, ICW: Bukti Lebih dari Cinta Tanah Air

Nasional
OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

OTT KPK, Ketika Dua Bupati Nganjuk Jatuh di Lubang yang Sama

Nasional
Mendagri Ingatkan Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 di Kegiatan Ekonomi dan Keagamaan

Mendagri Ingatkan Jangan Ada Klaster Penularan Covid-19 di Kegiatan Ekonomi dan Keagamaan

Nasional
Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

Wamenag Ajak Mendoakan Rakyat Palestina yang Alami Pengusiran

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

OTT Bupati Nganjuk, KPK Amankan Sejumlah Uang

Nasional
Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

Nasional
OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

Nasional
Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X