Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi XI: Orang Takut Ikut "Tax Amnesty" karena Merasa Diancam

Kompas.com - 23/08/2016, 18:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng menilai sosialisasi program tax amnesty atau pengampunan pajak belum efektif.

Banyak petugas pajak di daerah yang justru menyosialisasikan tax amnesty dengan nada mengancam.

"Kalau di daerah itu mereka menyampaikan sosialisasi ada kesan mereka mengancam. Kalau kamu enggak ikut ini saya akan tangkap, kena hukuman segala macam. Akibatnya orang takut ikut Tax Amnesty karena merasa diancam," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Padahal, lanjut Mekeng, Presiden Joko Widodo sudah cukup baik menyoalisasikan program ini

(Baca: Ketua DPR Prihatin Sosialisasi "Tax Amnesty" Kurang Berhasil)

Sayangnya, gaya sosialisasi itu tak diikuti petugas petugas pajak di lapangan. Menurut Mekeng, sosialisasi yang kurang berhasil ini mengakibatkan hasil tax amnesty masih jauh dari target.

Dari target uang tebusan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 165 Triliun, hingga saat ini baru tercapai Rp 1 Triliun. "Akhir tahun bisa dapat Rp 20 Triliun saja sudah bagus," lanjut Politisi Partai Golkar ini.

Mekeng menambahkan, Komisi XI berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Kamis pekan ini untuk membahas mengenai sosialisasi tax amnesty yang kurang maksimal.

Pemanggilan tersebut juga akan membahas pemotongan anggaran sebesar Rp 133 Triliun yang dilakukan pemerintah. "Kita ingin tahu pemotongan anggaran ini sebenarnya bagaimana," ucap Mekeng.

Kompas TV Jokowi Turun Langsung Sosialisasikan "Tax Amnesty"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com