Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Merdeka 71 Tahun, Wapres Kalla Sebut Baru Urusan Sandang yang Beres

Kompas.com - 23/08/2016, 14:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia pada 17 Agustus 2016 lalu merayakan hari ulang tahunnya ke-71. Sejak merdeka pada 1945, baru sedikit persoalan kebutuhan masyarakat yang telah mampu diatasi pemerintah.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2016 di Kantor BPKP Pusat, Selasa (23/8/2016).

Kalla mengatakan, secara sederhana, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto membagi kebutuhan masyarakat ke dalam tiga kelompok, yaitu sandang, pangan, dan papan.

"Setelah mengevaluasi, pertanyaan besarnya ialah, dari tiga masalah pokok ini baru satu yang selesai, baru sandang," ucap Kalla.

Masalah di sektor pangan, diakui Kalla, hingga kini juga belum mampu diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.

Masih banyaknya bahan pangan impor, serta tingginya harga pangan, menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi dewasa ini.

Di sisi lain, pemenuhan papan atau tempat tinggal bagi masyarakat kurang mampu masih belum merata. Akibatnya, tidak sedikit kawasan kumuh yang hingga kini masih berdiri bahkan di kota besar seperti Jakarta.

"Kita bicara papan di belakang sini begitu banyak daerah-daerah yang kumuh. Itu merupakan sisa dan tanggung jawab kita semua," ujarnya.

"Saya juga bertanggung jawab, (karena) sudah hampir delapan tahun ada di pemerintahan," ucap Kalla.

"(Persoalan itu) tidak terjadi lagi di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, yang urusan sandang pangannya sudah selesai, papannya mungkin masih," kata dia.

Selain tiga kebutuhan pokok itu, ia menambahkan, ada kebutuhan lain yang juga harus dipenuhi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan di sektor energi.

"Apabila kita bicara kebutuhan yang kedua, kita lebih ketinggalan lagi. Kenapa negara sekaya ini bisa ketinggalan," ujarnya.

Kalla menambahkan, banyaknya persoalan yang belum rampung, disebabkan lantaran kesalahan di dalam pengambilan kebijakan. Salah satunya kebijakan di bidang keuangan.

Dampak terbesar yang dirasakan yaitu krisis ekonomi 1998 silam. Di samping juga banyaknya kasus korupsi saat itu.

"Sehingga kemajuan kita tertatih-tatih dibanding banyak negara lain, di sekitar saja. Sehingga kebutuhan pokok saja masih ketinggalan," ujarnya.

Kompas TV Tingkat Kemiskinan di Indonesia Memprihatinkan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com