Menyoal Wacana Dwi-kewarganegaraan, Menguntungkan atau Merugikan Indonesia?

Kompas.com - 23/08/2016, 05:15 WIB
Arcandra Tahar. Kompas/Wisnu WidiantoroArcandra Tahar.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana soal dwi-kewarganegaraan kembali mencuat dalam dua pekan terakhir setelah munculnya dua kasus yang hampir sama.

Arcandra Tahar, yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dicopot setelah 20 hari menjabat.

Status kewarganegaraannya dipersoalkan. Arcandra diketahui memiliki paspor Amerika Serikat.

Kasus lainnya, anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Gloria Natapradja Hamel sempat tak diikutkan dalam pasukan saat upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT ke-71 RI di Istana Negara, Jakarta, 17 Agustus lalu.


(Baca: Jangan Hanya karena Kasus Arcandra, Pemerintah Gegabah Terapkan Dwi-kewarganegaraan)

Status kewarganegaraannya juga dipersoalkan karena memiliki paspor Perancis, negara asal ayahnya.

Kedua kasus ini memunculkan wacana perlunya revisi UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pemerintah diminta mengkaji kemungkinan diperbolehkannya dwi-kewarganegaraan.

Jika dwi-kewarganegaraan diakomodasi, adakah keuntungan atau justru merugikan bagi Indonesia?

Tidak revisi total

Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, jika akan dilakukan revisi terhadap UU Kewarganegaraan, sebaiknya tidak revisi total.

Ia menyarankan agar dilakukan kajian mendalam serta menyisir pasal-pasal yang memang dianggap bermasalah dan tak sesuai dengan persoalan yang muncul saat ini.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Nasional
5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

Nasional
Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Nasional
Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Nasional
5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

Nasional
Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Nasional
Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Nasional
Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Nasional
KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

Nasional
Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Nasional
Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Nasional
Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Nasional
PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Nasional
Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X