Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hampir Pasti Risma Tidak Akan Dibawa ke Jakarta"

Kompas.com - 22/08/2016, 11:39 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diyakini tidak akan diboyong ke DKI Jakarta oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk bersaing dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal itu didasari oleh pernyataan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Pada pernyataan Ahok bahwa PDI-P ingin Ahok dengan Djarot. Hampir pasti Risma tidak dibawa ke Jakarta," kata Direktur Eksekutif PARA Syndicate Y Ari Nurcahyo saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/8/2016).

Ahok mengaku telah mendapat restu dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Syaratnya, Ahok kembali berpasangan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

(Baca: Ahok: Saya Bukan Minta Dukungan PDI-P, Saya Cuma Minta Djarot)

Menurut Ahok, hal itu disampaikan Megawati saat melakukan pertemuan tertutup dengannya di kantor DPP PDI-P. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Djarot dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dalam kesempatan yang berbeda, Djarot mengungkapkan pendapat Megawati soal kemungkinan Djarot dan Ahok dimajukan lagi pada Pilkada DKI 2017.

Ari menilai wacana pencalonan Risma untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta hanya berada di level Dewan Pimpinan Daerah Jakarta dan Dewan Pimpinan Cabang Surabaya.

(Baca: Hasto: Ahok dan Djarot Prioritas untuk PDI-P)

"Politis saja. Tidak mencerminkan sikap partai dan Ketua Umum," ucap Ari.

Meski demikian, Ari menuturkan, masih terbuka kemungkinan PDI-P tidak mengusung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta. Gaya komunikasi Ahok akan menentukan sikap resmi PDI-P.

"Komunikasi politk Ahok harus konstruktif, jangan tebar permusuhan. Harus konstruktif, jangan tebar hawa permusuhan," ujar Ari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com