Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waria, Warga Negara yang Rentan Pelanggaran HAM

Kompas.com - 22/08/2016, 06:00 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak bisa dipungkiri bahwa transgender atau waria merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap perlakuan diskriminatif.

Mereka yang memiliki identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda cenderung tidak mendapat banyak pilihan dalam menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat. Misalnya saja terkait akses pendidikan dan hak atas pekerjaan yang layak.

Berdasarkan data Sanggar Waria Remaja (SWARA), dari 150 waria di Jakarta yang bergabung di sanggar tersebut, sebagian besar hanya memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sedangkan hanya sekitar 1 persen yang beruntung merasakan bangku kuliah dan mendapatkan ijazah pendidikan sarjana strata 1 (S1). Hal tersebut menyebabkan minimnya peluang seorang waria untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Akhirnya, secara terpaksa sebagian besar dari mereka memutuskan untuk menjadi pekerja seks. Mereka yang memiliki keahlian di bidang tata rias memilih bekerja di salon kecantikan. Sisanya memutuskan menjadi pengamen jalanan.

(Baca: Sejarah Baru, 2 Waria Ini Maju Jadi Calon Senator dan Anggota DPR di AS)

Dengan pilihan menjadi pekerja seks, mereka tidak bisa menghindar dari stigma negatif masyarakat.

Salah satu pegiat Swara, Rebecca Nyuei, mengatakan bahwa sebagian besar waria mengaku terpaksa menjadi pekerja seks. Mereka yang rata-rata hanya berijazah SMA, sulit untuk bisa bersaing mendapatkan pekerjaan di Jakarta.

Kalaupun ada lapangan pekerjaan, seringkali mereka ditolak bekerja karena identitas mereka sebagai transgender dianggap sebagai suatu yang menyalahi nilai dan norma masyarakat.

"Sebagai waria, kami tidak punya banyak pilihan untuk menikmati hak selayaknya warga negara. Sistem di masyarakat mendiskriminasi kami. Masyarakat juga punya andil membuat kami seperti ini," ujar Rebecca saat ditemui dalam sebuah diskusi di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016).

(Baca: "Kami Waria Juga Manusia...")

Rebecca menjelaskan, umumnya diskriminasi yang dialami oleh seorang waria sudah mulai terjadi saat di bangku sekolah. Rata-rata seorang anak akan menyadari bahwa dirinya adalah seorang transgender saat mengalami akil balik atau pada masa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ketika mereka sedang menjalani proses menerima identitas yang berbeda, justru sebagian besar mengalami pelecehan secara verbal atau bullying. Perlakuan diskriminatif tersebut tidak hanya berasal dari teman sebaya, seringkali juga berasal dari pihak sekolah.

Mereka pun akhirnya banyak yang memutuskan berhenti sekolah karena tidak tahan dengan tekanan-tekanan dari lingkungan sekitarnya.

Setelah berhenti sekolah, kata Rebecca, mereka masih harus mengalami tekanan dari pihak keluarga yang tidak menerima identitas gender mereka yang berbeda.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk "Palu Emas"

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com