Kompas.com - 22/08/2016, 06:00 WIB
Sejumlah negara melarang laki-laki berpakaian perempuan dan sebaliknya. BBCSejumlah negara melarang laki-laki berpakaian perempuan dan sebaliknya.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak bisa dipungkiri bahwa transgender atau waria merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap perlakuan diskriminatif.

Mereka yang memiliki identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda cenderung tidak mendapat banyak pilihan dalam menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat. Misalnya saja terkait akses pendidikan dan hak atas pekerjaan yang layak.

Berdasarkan data Sanggar Waria Remaja (SWARA), dari 150 waria di Jakarta yang bergabung di sanggar tersebut, sebagian besar hanya memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sedangkan hanya sekitar 1 persen yang beruntung merasakan bangku kuliah dan mendapatkan ijazah pendidikan sarjana strata 1 (S1). Hal tersebut menyebabkan minimnya peluang seorang waria untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Akhirnya, secara terpaksa sebagian besar dari mereka memutuskan untuk menjadi pekerja seks. Mereka yang memiliki keahlian di bidang tata rias memilih bekerja di salon kecantikan. Sisanya memutuskan menjadi pengamen jalanan.

(Baca: Sejarah Baru, 2 Waria Ini Maju Jadi Calon Senator dan Anggota DPR di AS)

Dengan pilihan menjadi pekerja seks, mereka tidak bisa menghindar dari stigma negatif masyarakat.

Salah satu pegiat Swara, Rebecca Nyuei, mengatakan bahwa sebagian besar waria mengaku terpaksa menjadi pekerja seks. Mereka yang rata-rata hanya berijazah SMA, sulit untuk bisa bersaing mendapatkan pekerjaan di Jakarta.

Kalaupun ada lapangan pekerjaan, seringkali mereka ditolak bekerja karena identitas mereka sebagai transgender dianggap sebagai suatu yang menyalahi nilai dan norma masyarakat.

"Sebagai waria, kami tidak punya banyak pilihan untuk menikmati hak selayaknya warga negara. Sistem di masyarakat mendiskriminasi kami. Masyarakat juga punya andil membuat kami seperti ini," ujar Rebecca saat ditemui dalam sebuah diskusi di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta RKPD Kalimantan Utara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM

Mendagri Minta RKPD Kalimantan Utara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM

Nasional
Alasan DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara yang Belum Lolos Uji Klinis BPOM

Alasan DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara yang Belum Lolos Uji Klinis BPOM

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres, Cuti Bersama ASN Tahun 2021Hanya 2 Hari

Jokowi Terbitkan Keppres, Cuti Bersama ASN Tahun 2021Hanya 2 Hari

Nasional
Soal Anggota DPR Akan Suntik Vaksin Nusantara, Pengamat: Antar Lembaga Justru Saling Berkompetisi

Soal Anggota DPR Akan Suntik Vaksin Nusantara, Pengamat: Antar Lembaga Justru Saling Berkompetisi

Nasional
Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Nasional
Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Nasional
Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga

Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga

Nasional
Satgas Minta Lansia dengan Komorbid Konsultasi ke Dokter Sebelum Vaksinasi

Satgas Minta Lansia dengan Komorbid Konsultasi ke Dokter Sebelum Vaksinasi

Nasional
11 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Pulau Jawa Tidak Ada

11 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Pulau Jawa Tidak Ada

Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Pelaksanaan Pembayaran THR 2021

Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Pelaksanaan Pembayaran THR 2021

Nasional
Cerita Ganjar Ajak Ombudsman OTT di Jateng

Cerita Ganjar Ajak Ombudsman OTT di Jateng

Nasional
Kapolri: Binasakan Saja Polisi Terlibat Narkoba jika Tak Bisa Dibina

Kapolri: Binasakan Saja Polisi Terlibat Narkoba jika Tak Bisa Dibina

Nasional
Moeldoko: Siapa Pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Moeldoko: Siapa Pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Nasional
Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Nasional
Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X