Waria, Warga Negara yang Rentan Pelanggaran HAM

Kompas.com - 22/08/2016, 06:00 WIB
Sejumlah negara melarang laki-laki berpakaian perempuan dan sebaliknya. BBCSejumlah negara melarang laki-laki berpakaian perempuan dan sebaliknya.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak bisa dipungkiri bahwa transgender atau waria merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap perlakuan diskriminatif.

Mereka yang memiliki identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda cenderung tidak mendapat banyak pilihan dalam menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat. Misalnya saja terkait akses pendidikan dan hak atas pekerjaan yang layak.

Berdasarkan data Sanggar Waria Remaja (SWARA), dari 150 waria di Jakarta yang bergabung di sanggar tersebut, sebagian besar hanya memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sedangkan hanya sekitar 1 persen yang beruntung merasakan bangku kuliah dan mendapatkan ijazah pendidikan sarjana strata 1 (S1). Hal tersebut menyebabkan minimnya peluang seorang waria untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Akhirnya, secara terpaksa sebagian besar dari mereka memutuskan untuk menjadi pekerja seks. Mereka yang memiliki keahlian di bidang tata rias memilih bekerja di salon kecantikan. Sisanya memutuskan menjadi pengamen jalanan.

(Baca: Sejarah Baru, 2 Waria Ini Maju Jadi Calon Senator dan Anggota DPR di AS)

Dengan pilihan menjadi pekerja seks, mereka tidak bisa menghindar dari stigma negatif masyarakat.

Salah satu pegiat Swara, Rebecca Nyuei, mengatakan bahwa sebagian besar waria mengaku terpaksa menjadi pekerja seks. Mereka yang rata-rata hanya berijazah SMA, sulit untuk bisa bersaing mendapatkan pekerjaan di Jakarta.

Kalaupun ada lapangan pekerjaan, seringkali mereka ditolak bekerja karena identitas mereka sebagai transgender dianggap sebagai suatu yang menyalahi nilai dan norma masyarakat.

"Sebagai waria, kami tidak punya banyak pilihan untuk menikmati hak selayaknya warga negara. Sistem di masyarakat mendiskriminasi kami. Masyarakat juga punya andil membuat kami seperti ini," ujar Rebecca saat ditemui dalam sebuah diskusi di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Nasional
PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Nasional
Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Nasional
Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Nasional
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Nasional
Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Nasional
Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Nasional
Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Nasional
PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Nasional
Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Nasional
Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Nasional
Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X