Diskriminasi Kelompok LGBT dan Pemerintah yang "Tutup Mata"

Mempertanyakam peran pemerintah

Dengan banyaknya tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT, muncul pertanyaan, bagaimana posisi Pemerintah saat ini dalam melindungi hak warga negaranya. Yuli menilai saat ini Pemerintah belum memberikan hak atas rasa aman dan hak atas kebebasan untuk berkumpul dan berserikat bagi kelompok LGBT.

Bahkan, menurut Yuli, Pemerintah cenderung melakukan pembiaran atas peristiwa kekerasan yang terjadi. Yuli mencontohkan saat terjadi kasus penutupan secara paksa sebuah pesantren waria di Yogyakarta, pemerintah atau aparat penegak hukum tidak berusaha untuk memberikan perlindungan.

"Padahal secara jelas konstitusi menyatakan setiap orang, tanpa melihat latar belakang dan orientasi seksualnya, mempunyai hak untuk beribadah. Kenapa waria tidak bisa menikmati hak asasinya hanya karena memiliki identitas yang berbeda," kata Yuli.

Fakta tersebut diperkuat dengan adanya laporan yang dirilis oleh Human Rights Watch (HRW) beberapa waktu lalu. Dalam laporan berjudul "Permainan Politik Ini Telah Merusak Hidup Kami: Komunitas LGBT Indonesia Berada di Bawah Ancaman", HRW secara khusus mencermati kondisi LGBT di Indonesia.

Peneliti HRW Kyle Night mengatakan bahwa selama beberapa tahun belakangan kelompok LGBT hidup dalam kondisi yang penuh diskriminasi, kebencian, pelecehan, tindak kekerasan, prasangka bahkan seringkali mengalami ancaman pembunuhan.

Kondisi tersebut semakin parah sejak awal tahun 2016 seiring dengan banyak munculnya pernyataan diskriminatif dari beberapa lembaga, organisasi profesi dan institusi Pemerintah.

Kyle menyebut institusi seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Persatuan Dokter Jiwa, dan organisasi keagamaan memberikan kontribusi dalam memperburuk kondisi kehidupan LGBT karena mengeluarkan pernyataan bernada negatif.

KPI dan KPAI pernah mengeluarkan petunjuk penyensoran terhadap informasi dan tayangan yang terkait dengan LGBT. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir pun pernah melarang keberadaan organisasi mahasiswa LGBT di beberapa kampus.

Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap keberadaan Support Group and Research Centre on Sexuality Studies di Universitas Indonesia.

"Pernyataan dari beberapa pejabat dan institusi negara memberikan kontribusi terhadap banyaknya ancaman terhadap kelompok LGBT. Banyak LGBT yang mengalami diskriminasi akibat pernyataan diskriminatif dari pemerintah," ujar Kyle.