KBRI Manila Sudah Verifikasi Identitas 177 WNI di Filipina

Kompas.com - 21/08/2016, 19:57 WIB
Direktur PWNI-BHI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal memberikan keterangan usai pertemuan di Kemenlu, Jakarta, Senin (1/8/2016). Pertemuan ini untuk membahas informasi mengenai perkembangan terakhir upaya pemerintah untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGDirektur PWNI-BHI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal memberikan keterangan usai pertemuan di Kemenlu, Jakarta, Senin (1/8/2016). Pertemuan ini untuk membahas informasi mengenai perkembangan terakhir upaya pemerintah untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Identitas 177 warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan oleh imigrasi Filipina saat akan terbang ke Arab Saudi telah berhasil diverifikasi pada Sabtu malam (20/8/2016).

Verifikasi tersebut dilakukan secara verbal oleh tim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Manila terhadap WNI yang ditahan di Dentensi Imigrasi Camp Bagong Diwa Bicutan, Manila, Filipina dibantu dua orang dari tim pusat.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan saat ini telah diketahui bahwa dari 177 WNI tersebut, terdapat 100 perempuan dan 77 laki-laki. Lebih dari 50 persen WNI yang ditahan tersebut berasal dari Sulawesi Selatan.

"Selebihnya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Jambi, Riau, Sumbawa, DI Yogyakarta, Banten, serta Lampung," ujar Lalu dalam siaran persnya kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu (21/8/2016).


(Baca: Apa Sebabnya Jemaah Haji Indonesia Nekat Gunakan Paspor Palsu Filipina?)

Lalu menjelaskan kondisi kesehatan 177 WNI di Filipina saat ini baik. KBRI telah memasok kebutuhan logistik harian para WNI, seperti makanan, minuman, obat-obatan, pakaian dan perlengkapan sanitasi.

"Selain itu KBRI Manila juga telah membentuk tim piket agar on daily basis bisa memantau keadaan seluruh 177 WNI di detensi imigrasi dan stand by selama 24 jam per tujuh hari untuk merespon setiap perkembangan yang membutuhkan penanganan secara cepat," ujar Lalu.

Saat ini, tambah Lalu, pihak KBRI sedang melakukan pengecekan data status kewarganegaraan 177 orang tersebut.

(Baca: Akankah 177 WNI di Filipina Dipidana Penjara?)

Pada Jumat (19/8/2016), sejumlah media melaporkan bahwa paspor palsu yang dipegang para WNI itu diperoleh dari sekelompok warga Filipina yang bekerja pada jasa layanan pemberangkatan ibadah haji di Filipina.

Dengan membayar 6.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat (AS), mereka dapat berangkat haji yang menggunakan kuota cadangan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah haji Filipina.

Ternyata, para anggota jemaah WNI itu diturunkan dari pesawat karena tidak bisa berbicara dalam bahasa Tagalog Filipina.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X