Banyak Regulasi Merendahkan Perempuan, Komitmen Pemerintah Dipertanyakan

Kompas.com - 21/08/2016, 19:03 WIB
Ilustrasi Thinkstock/kieferpixIlustrasi
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komitmen Pemerintah Indonesia terkait penghapusan kekerasan dan praktik diskriminasi terhadap perempuan dinilai belum direalisasikan secara maksimal.

Peneliti dari CEDAW Working Group Initiative (CWGI), Estu fanani mengatakan bahwa beberapa tahun belakangan ini masih ditemui produk undang-undang dan peraturan daerah yang bertentangan dengan Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW).

"Saya menilai upaya pemerintah terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan belum maksimal," ujar Estu dalam diskusi bertajuk Politik, Keragaman dan Keadilan Gender di Indonesia di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016).

Estu menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dengan adanya ratifikasi tersebut, secara internasional Indonesia telah menunjukkan komitmennya.

Namun, menurut Estu, komitmen tersebut tidak begitu terlihat di tingkat nasional. Ratifikasi CEDAW, kata Estu, belum menjadi landasan hukum dalam merumuskan kebijakan nasional.

Estu menyebutkan beberapa produk hukum yang bertentangan dengan CEDAW antara lain UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perda no 8 tahun 2005 tentang pelarangan prostitusi di Tangerang.

Selain itu, masih terdalat beberapa fakta situasi diskriminasi terhadap perempuan yang masih tinggi, misalnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan perdagangan manusia.

Dalam akses dan partisipasi pembangunan, keterwakilan perempuan dalam jabatan publik juga dinilai masih rendah. Sementara dalam bidang kesehatan, angka kematian ibu masih tinggi dan pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi yang terjangkau belum terpenuhi.

"Jika sudah memiliki komitmen di tingkat internasional maka seharusnya juga harus dilaksanakan di tingkat nasional," kata Estu.

Sementera itu, dalam kesempatan yang sama, komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan bahwa sejak 2009 hingga Agustus 2016, pemerintah menerbitkan 421 aturan yang dianggap diskriminatif.

Kebijakan-kebijakan itu dianggap diskriminatif lantaran memiliki aturan kriminalisasi, mengandung moralitas dan agama, dan pengaturan terhadap kontrol tubuh.

"Saat ini ada 400 produk kebijakan di tingkat nasional yang mendiskriminasi kelompok perempuan," ungkap Mariana.

Catatan Komnas Perempuan, dari 33 kebijakan diskriminatif tersebut, terdapat 18 kebijakan yang mengatur kriminalisasi, 12 kebijakan mengenai moralitas dan agama, serta tiga kebijakan yang mengatur kontrol tubuh.

Menurut Mariana, banyaknya peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan menunjukkan kaum perempuan belum menjadi bagian dari gerakan demokrasi di Indonesia. Gerakan perempuan saat ini, kata Mariana, masih berada dalam lingkup isu pemberdayaan dan belum menyentuh akar persoalan yakni perlindungan HAM.

"Dalam demokrasi, perempuan belum terintegrasi, belum menjadi bagian dari isu HAM. Gerakan perempuan hanya berada dalam isu pemberdayaan," tuturnya.

Menanti langkah konkret pemerintah

Terkait masih tingginya tindakan diskriminatif terhadap perempuan, Estu berharap Pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret.

Estu berpendapat, Pemerintah bisa memulai langkah konkret tersebut dengan menyosialisasikan isu-isu perempuan yang tercantum dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan kepada para pejabat pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, persoalan diskriminasi disebabkan oleh kurangnya pemahaman para aparatur pemerintah terkait perlindungan hak kaum perempuan.

Dia menilai perlu adanya komitmen yang tinggi dan konsisten dari stakeholder pembangunan dalam menjalankan ratifikasi CEDAW. Sehingga fakta dan situasi diskriminasi terhadap perempuan melalui kebijakan dan produk hukum bisa diminimalisasi.

"Pertama sosialisasikan mengenai konvensi itu. Berikan pemahamanan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat bahwa masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia," kata Estu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Nasional
Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Nasional
Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Nasional
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

Nasional
Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Nasional
Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Nasional
Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Nasional
Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Nasional
Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X