Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masalah Kewarganegaraan Bukan Hanya Dialami Arcandra Tahar

Kompas.com - 19/08/2016, 21:15 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta pemerintah adil dalam mengurusi status kewarganegaraan.

Ia menekankan, masalah kewarganegaraan tidak hanya dialami oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar.

"Banyak juga warga Indonesia yang sudah mengucap sumpah ISIS kembali ke Indonesia dan status mereka harus jelas pula, mau jadi warga Indonesia atau tidak," kata Hikmahanto, dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2016).

Hikmahanto menolak wacana penerapan dwi-kewarganegaraan di Indonesia. 

Menurut dia, revisi UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sebaiknya memfasilitasi kewarganegaraan anak hasil kawin campur.

"Prinsipnya ditetapkan dwi kewarganegaraan tidak setuju. Misalnya di Rohingnya mengungsi tapi belum ada negara yang mau menampung. Akhirnya ada di Indonesia. Suatu hari akan minta WNI dan Burma-nya masih," ujar Hikmahanto.

Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah agar melakukan kajian mendalam jika merevisi UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kasus kewarganegaraan mencuat setelah Arcandra Tahar kedapatan memiliki dwi-kewarganegaraan.

Arcandra diberhentikan secara hormat oleh Presiden Joko Widodo dan menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan selaku pelaksana tugas Menteri ESDM.

Selain Arcandra, pencopotan Gloria Natapradja Hamel selaku calon Paskibraka mendapat perhatian publik. Gloria gagal mengibarkan bendera di Istana Merdeka karena memiliki paspor Perancis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Nasional
Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Nasional
Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Nasional
Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
'Contraflow' Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

"Contraflow" Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Nasional
Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Nasional
Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Nasional
Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com