Jika Status Kewarganegaraan Beres, Pemerintah Bisa Manfaatkan Kemampuan Arcandra

Kompas.com - 19/08/2016, 18:23 WIB
Arcandra Tahar. Kompas/Wisnu WidiantoroArcandra Tahar.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan, pemerintah harus mengkaji lebih jauh terkait status kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

Hal ini penting dilakukan jika pemerintah ingin tetap meminta Arcandra berkontribusi pada sektor ESDM.

"Yang penting Arcandra harus memenuhi semua syarat kewarganegaraan Indonesia sebelum bisa membantu pengembangan Blok Masela," kata Ferdinand, saat dihubungi, Jumat (19/8/2016).

(Baca: Usai Bertemu Jokowi, Arcandra Sebut Berkontribusi untuk Negara Tak Harus Jadi Menteri)

"Bisa dengan melakukan naturalisasi, tapi prosesnya kan sulit karena istri dan anak Arcandra statusnya warga negara asing. Pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut status Arcandra ini," lanjut dia.

Ferdinand berpendapat, jika tak ada persoalan kewarganegaraan, Arcandra cocok untuk terlibat dalam proyek pengembangan Blok Masela di Laut Arafura dengan skema darat (onshore).

"Saya mendukung jika Arcandra dijadikan Kepala Divisi untuk pengembangan Blok Masela onshore oleh pemerintah. Masalah Masela ini kan memang bidangnya dia," ujar Ferdinand.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan,  Arcandra bisa tetap membantu pemerintahan meski bukan sebagai menteri.

Presiden, kata Luhut, bisa menempatkan Arcandra di posisi lain.

"Kalau Anda tanya saya, dengan knowledge-nya (Arcandra), kenapa tidak (ikut membantu pemerintah)?" kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Namun, Luhut tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Joko Widodo.

Yang pasti, Jika Presiden tetap menginginkan bantuan Arcandra dalam membangun sektor ESDM, maka ia menyambut baik hal itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri

Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri

Nasional
UPDATE: 249 WNI Positif Covid-19 di 25 Negara, Kasus Meninggal 7

UPDATE: 249 WNI Positif Covid-19 di 25 Negara, Kasus Meninggal 7

Nasional
Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker

Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi Tegaskan Tak Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

Nasional
Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

Nasional
Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

Nasional
Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

Nasional
Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

Nasional
Tetap Bahas RUU Kontroversial, DPR Dinilai Langgar 3 Hal Ini....

Tetap Bahas RUU Kontroversial, DPR Dinilai Langgar 3 Hal Ini....

Nasional
Ini Cara Bupati Banyumas 'Paksa' Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Ini Cara Bupati Banyumas "Paksa" Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Nasional
Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

Nasional
Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X