Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar Menduga Istana Kepresidenan Tahu Status Kewarganegaraan Arcandra

Kompas.com - 19/08/2016, 17:35 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti menduga Istana Kepresidenan mengetahui status kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar sebelum polemik kewarganegaraannya muncul.

Sebab, Arcandra sudah beberapa kali ke Indonesia. Saat ke Indonesia, Arcandra pun pernah menggunakan paspor Amerika Serikat.

"Pasti Istana tahu Arcandra punya dwi-kewarganegaraan. Karena Arcandra bukan baru sekali pulang ke Indonesia," kata Ikrar dalam suatu diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny Franky Sompie sebelumnya pernah mengatakan, Arcandra Tahar menggunakan paspor Amerika Serikat ke Indonesia.

Namun, Ronny tidak dapat memastikan berapa kali Arcandra menggunakan paspor AS-nya.

(Baca: Pada Tahun 2012, Arcandra Pernah ke Indonesia Menggunakan Paspor AS

Arcandra juga mengakui sempat bertemu Presiden Joko Widodo ketika pemerintah berkunjung ke Amerika Serikat. Saat itu, Arcandra memberikan masukan kepada Presiden Jokowi terkait keputusan pengelolaan Blok Masela.

Dengan demikian, Ikrar menilai bahwa Istana seharusnya sudah mengetahui latar belakang Arcandra, termasuk status kewarganegaraan.

Menurut Ikrar, ada kemungkinan pihak Istana abai terhadap status kewarganegaraan Arcandra.

Selain itu, kata dia, terdapat kemungkinan Istana memandang status kewarganegaraan tidak dalam arti spesifik.

"Terlalu memandang dunia ini menjadi global, sehingga persolan kewarganegaraan tidak dipandang secara sempit," ucap Ikrar.

Arcandra diberhentikan secara hormat oleh Presiden Jokowi terkait dwi-kewarganegaraan yang dimiliki.

Sebagai pengganti kekosongan posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman sampai ada menteri ESDM definitif.

Pihak Istana Kepresidenan tidak mau disebut kecolongan karena Arcandra Tahar yang memiliki dwi-kewarganegaraan bisa terpilih sebagai menteri.

(Baca: Istana Tak Mau Disebut Kecolongan soal Arcandra)

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo meminta publik mengapresiasi sikap Jokowi yang responsif mendengar berbagai kritik dan masukan yang berkembang.

Kompas TV Wapres: Arcandra Bisa Balik ke Pemerintahan Asal...
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Nasional
Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Nasional
Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Nasional
Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com